WHO Umumkan PHK Massal Akibat Pemotongan Dana AS
Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan sebuah pernyataan pada Selasa (22/4/2025). Ia mengatakan bahwa pengurangan dana dari Amerika Serikat telah menimbulkan kekurangan anggaran yang besar.
 |
| WHO Umumkan PHK Massal Akibat Pemotongan Dana AS |
Melansir dari CNA, hal tersebut menyebabkan WHO terpaksa mengurangi skala operasi dan jumlah tenaga kerja. AS merupakan donor terbesar WHO, namun memutuskan untuk tidak membayar iuran tahun 2024.
Selain itu, AS juga tidak berencana membayar iuran untuk tahun 2025, memperburuk kondisi keuangan WHO secara drastis. Defisit anggaran yang dihadapi diperkirakan mencapai antara US$560 juta hingga US$650 juta (Rp9,4 triliun) untuk periode 2026 hingga 2027.
Tedros mengatakan bahwa ia tidak menyebutkan jumlah pasti pekerjaan yang akan hilang akibat pengurangan ini. Namun, ia menegaskan bahwa dampak terbesar akan dirasakan di markas besar WHO di Jenewa.
Pengurangan dimulai dengan pemotongan pada level manajemen senior, termasuk mengurangi tim kepemimpinan di markas besar dari 12 menjadi 7 orang. Selain itu, jumlah departemen juga dikurangi secara drastis dari 76 menjadi 34.
Selain itu, beberapa kantor regional WHO dan kantor negara di negara-negara kaya diperkirakan akan ditutup. "Ini adalah keputusan yang sangat menyakitkan, namun kami harus menghadapinya untuk memastikan kelangsungan misi kami," kata Tedros.
Tedros juga menyoroti dampak serius dari keputusan administrasi AS untuk menghentikan sebagian besar bantuan luar negeri, termasuk untuk proyek kesehatan. Keputusan ini memberikan dampak besar, terutama di negara-negara berkembang.
Tedros menekankan situasi tersebut bisa lebih buruk tanpa adanya kenaikan biaya keanggotaan yang disetujui oleh negara anggota WHO pada 2022. Keputusan tersebut memungkinkan WHO untuk mengurangi ketergantungan pada kontribusi sukarela yang tidak stabil.
Dengan kenaikan tersebut, WHO mengharapkan akan menerima lebih dari US$1 miliar (Rp16,8 triliun) dari biaya keanggotaan untuk periode 2026 hingga 2027. Jumlah ini tetap diperkirakan tercapai meskipun tanpa kontribusi dari Amerika Serikat.
"Banyak negara yang membutuhkan dukungan kami lebih dari sebelumnya, tetapi kami harus beradaptasi dengan keterbatasan sumber daya yang ada," kata Tedros.(*)