UGM Tak Bisa Tunjukkan Ijazah Jokowi, Ini Alasannya
Ratusan massa yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan UGM, Selasa pagi (15/4/2025). Mereka bertujuan menuntut klarifikasi atas keaslian ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, yang menjadi polemik di tengah masyarakat.
 |
| Ratusan anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan UGM, Sleman, Selasa pagi (15/4/2025). Mereka menuntut kejelasan dan transparansi atas isu ijazah Presiden RI ke-7, Joko Widod alias Jokowi. Tampak Roy Suryo menjelaskan hasil pertemuan |
Dengan membawa spanduk dan melakukan orasi, mereka meminta UGM secara terbuka menjelaskan status akademik Jokowi. Dalam pertemuan yang berlangsung di lingkungan kampus tersebut, hadir tiga perwakilan TPUA yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa).
Mereka bertemu langsung dengan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Wening Udasmoro dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni Arie Sujito. Juga Sekretaris Universitas Andi Sandi, Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta, dan Ketua Senat Fakultas Kehutanan San Afri Awang.
Menanggapi tuntutan dari TPUA, pihak UGM menyampaikan keterangan resmi bahwa Presiden Joko Widodo memang merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM. "Yang bersangkutan telah menjalani seluruh proses studi sejak tahun 1980 dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681 dan diwisuda pada 5 November 1985," ujar Wakil Rektor Wening Udasmoro.
Meski demikian, UGM menegaskan bahwa sebagai institusi pendidikan tinggi, mereka terikat pada ketentuan perlindungan data pribadi. Data pribadi mahasiswa, termasuk dokumen ijazah, hanya dapat dibuka atau ditunjukkan apabila ada permintaan resmi dari aparat penegak hukum.
"UGM akan tetap pada komitmennya menjalankan aturan dan etika akademik sesuai regulasi yang berlaku," kata Arie Sujito. Di sisi lain, perwakilan TPUA Syukri Fadholi tetap menuntut agar bukti otentik ijazah Presiden diserahkan untuk mengakhiri polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
"Kalau memang presiden itu punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan, selesai masalahnya," ucap Syukri saat ditemui seusai audiensi.
Aksi damai ini berlangsung tertib tanpa mengganggu aktivitas kampus. Setelah audiensi, massa TPUA juga melanjutkan aksi simbolik di area Boulevard UGM dekat bundaran sembari menyerukan pentingnya transparansi dalam pemerintahan.
Khususnya dalam urusan keabsahan dokumen pejabat negara. Meski polemik ijazah ini sudah lama bergulir, publik masih menantikan kejelasan final dari jalur hukum maupun institusi terkait (*)