Korea Selatan Bongkar Modus Hindari Tarif AS
Korea Selatan menemukan meningkatnya upaya penyelundupan produk asing yang disamarkan sebagai ekspor buatan Korea. Upaya ini terutama berasal dari Tiongkok untuk menghindari tarif tinggi dari Amerika Serikat.
 |
| Foto ilustrasi: Bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat |
Melansir CNA, pemuan ini diumumkan oleh Layanan Bea Cukai Korea, Senin (21/4/2025), menyusul penyelidikan khusus yang dilakukan bulan lalu. Nilai pelanggaran yang ditemukan pada kuartal pertama 2025 mencapai 29,5 miliar won (Rp350,7 miliar).
Sebanyak 97 persen dari pelanggaran tersebut merupakan pengiriman yang ditujukan ke Amerika Serikat. Sejak Presiden Donald Trump menjabat, ia memberlakukan tarif besar-besaran terhadap berbagai produk sejumlah negara, termasuk Tiongkok dan Korea.
Tarif-tarif ini mulai berlaku pada Maret, memicu ketegangan dalam hubungan perdagangan global. Korea Selatan merupakan sekutu utama Amerika Serikat dan memiliki perjanjian perdagangan bebas.
Namun, sejumlah perusahaan asing diduga mencoba memanfaatkan Korea Selatan sebagai jalur alternatif untuk menghindari tarif. Salah satu pelanggaran yang ditemukan adalah material katoda senilai 3,3 miliar won (Rp39,2 miliar) yang diimpor dari Tiongkok.
Bahan tersebut kemudian dikirim ke Amerika Serikat dengan label "buatan Korea" untuk menghindari tarif tinggi yang sudah berlaku sejak Januari. Selain itu, ditemukan juga kasus impor kamera pengawas senilai 19,3 miliar won (Rp229,4 miliar) yang berasal dari Tiongkok.
Kamera tersebut dikirim dalam bentuk suku cadang, lalu dirakit di Korea Selatan. Setelah itu, produk jadi dikirim ke Amerika Serikat untuk menghindari pembatasan terhadap perangkat komunikasi asal Tiongkok.
Sebagai respons, Layanan Bea Cukai Korea membentuk satuan tugas khusus untuk mencegah upaya ekspor ilegal. Mereka juga berencana menyusun langkah-langkah perlindungan tambahan untuk perusahaan domestik.
Pemerintah Korea Selatan menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas sistem perdagangan dan kerja sama ekonomi yang sah.(*)
