Ketua Komisi II DPR: 70 Persen Daerah Masih Bergantung Dana Pusat
Jakarta: Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah di Indonesia masih sangat rendah.
Dalam rapat kerja bersama seluruh gubernur se-Indonesia, Rifqi menyampaikan bahwa sekitar 70 persen daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
 |
| Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda |
"Perlu kita sadari, dana transfer itu sejatinya adalah APBN yang diberikan kepada daerah. Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) di banyak wilayah masih minim," kata Rifqi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 28 April 2025.
Lebih lanjut, Rifqi menekankan, ketergantungan ini menjadi perhatian serius Komisi II DPR, yang berwenang mengawasi penggunaan dana APBN di daerah.
Selain itu, DPR ingin mendorong ikhtiar pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD secara optimal, mengingat banyak daerah masih berencana membentuk provinsi, kabupaten, atau kota baru, meskipun yang ada saat ini belum mandiri secara fiskal.
"Kalau diibaratkan rumah tangga, ini seperti ingin menambah anak, tapi keuangan masih sulit," ujarnya.
Demikian, Rifqi menegaskan bahwa peningkatan kemandirian fiskal daerah penting agar pembangunan daerah lebih berkelanjutan dan tidak membebani anggaran negara.
Sebagai informasi, Komisi II DPR RI menggelar rapat bersama seluruh gubernur se-Indonesia, yang juga diikuti para bupati dan wali kota secara daring. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan, agenda ini merupakan hari pertama dari rangkaian tiga hari pertemuan yang dirancang untuk mengecek sejumlah persoalan strategis di tingkat pemerintahan daerah.(*)