Ini Bukan Saya Anti Agama, KDM Ungkap Penyebab Hibah Pesantren Dihentikan

Namun Dedi menegaskan penghentian tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena kekhawatiran dirinya atas penyaluran hibah yang selama ini tidak merata dan sarat kepentingan politik.

“Madrasah, khususnya Tsanawiyah, masih banyak yang kondisinya memprihatinkan. Tapi bantuan malah mengalir ke yayasan yang punya akses politik, yang dekat dengan gubernur. Bagaimana dengan yang tidak punya akses? Mereka terabaikan,” ujarnya, Jumat, (25/4/2025)

Lebih jauh, Dedi mengungkap adanya indikasi penyalahgunaan, termasuk kemunculan yayasan-yayasan fiktif yang diduga sengaja dibuat untuk menyerap dana dalam jumlah besar.

“Ada yayasan baru yang belum jelas statusnya, tapi bisa langsung terima dua sampai lima miliar rupiah. Bahkan ada satu pesantren terima Rp50 miliar. Ini tidak masuk akal,” lanjut Dedi.

Dedi pun menyoroti kasus di Kabupaten Garut, di mana bantuan yang mengalir mencapai angka fantastis, sementara banyak madrasah di daerah lain dalam kondisi rusak tak tersentuh anggaran.

“Ini bukan saya anti agama. Justru ini pembelaan terhadap ajaran agama. Dana hibah harus halal, harus jadi contoh. Jangan sampai penerima hibah diperiksa karena bermasalah,” tegasnya.

Ia memastikan, langkah penghentian sementara mendapat sambutan dari DPRD Jawa Barat. Bahkan, Dedi membagikan pengakuan mengejutkan dari sejumlah pihak terkait alokasi dana hibah.

“Mereka bilang terima kasih. Karena biasanya kiai-nya cuma dapat Rp15 juta, padahal bantuannya Rp2 miliar,” ungkap Dedi

Dedi pun mengusulkan perubahan pendekatan dalam penyaluran bantuan. Ia mendorong agar penyaluran dana berbasis data kebutuhan nyata, bukan sekadar permintaan politik.

Selain itu, ia meminta Kementerian Agama untuk mendata lembaga pendidikan Islam yang benar-benar layak dibantu.

“Saya ingin semua rakyat Jawa Barat bisa sekolah. Tapi caranya harus benar. Saya siap kumpulkan dana dari mana pun. Tapi bantuannya harus adil dan tepat sasaran,” pungkasnya.(*)