DPR Dorong Pembangunan Zona Penyangga Pelabuhan Tanjung Priok, Pemkot Jakarta Utara Diminta Batasi Truk

Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda mendorong pembangunan buffer zone atau zona penyangga di pelabuhan Tanjung Priok. 

Ia menyoroti momen kepadatan tinggi menyebabkan kemacetan panjang yang berimbas pada lalu lintas sejumlah ruas di Jakarta.(21/4/25).

"Di Priok nya sendiri perlu ada semacam buffer zone alternatif. Itu buffer zone alternatif yang dibangun sengaja untuk ketika ada high season yang semacam ini," kata legislator dari fraksi PKB tersebut .

Huda menyatakan, dorongan percepatan pembangunan buffer zone untuk mengurai penumpukan kendaraan logistik di pelabuhan telah disampaikan. Meskipun demikian, ia menjelaskan usulan tersebut belum kunjung diwujudkan oleh pihak terkait.

"Memang terkait buffer zone itu sudah lama kita dorong, tapi sampai hari ini belum terwujud dengan baik. Setiap kita menghadapi momen Lebaran dan peak season, selalu kita sampaikan bahwa masih butuh buffer zone di Pelabuhan Tanjung Priok itu," ucapnya.

Huda menambahkan, masyarakat dirugikan atas dampak kemacetan yang terjadi beberapa hari lalu, akibat kepadatan di pelabuhan Tanjung Priok. Menurutnya, permasalahan tersebut juga akan berdampak pada perputaran ekonomi dalam muatan barang yang jauh lebih lama.

Sebelumnya, pihak Pelindo menjelaskan penyebab kemacetan karena adanya bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Regional 2 PT Pelindo mengungkap terjadi penambahan volume bongkar muat di pelabuhan New Priok Container Terminal (NCPT) 1.

Buffer zone atau zona penyangga adalah area yang dirancang untuk memisahkan suatu wilayah atau kawasan tertentu dari lingkungan sekitarnya, Tujuan utama adalah melindungi wilayah tersebut dari dampak negatif atau risiko bahaya yang mungkin timbul.

Sementara, kemacetan parah di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Priok beberapa hari kemarin telah menjadi sorotan. Salah satunya Aliansi Jakarta Utara Menggugat (AJUM), menilai persoalan di wilayah ini sudah terlalu kompleks dan membutuhkan solusi dari seluruh pemangku kepentingan.

"Persoalan Jakarta Utara sangatlah kompleks. Bukan hanya soal kemacetan, tapi juga tingginya angka kecelakaan, polusi udara, dan penataan kawasan pelabuhan," kata perwakilan Aliansi Jakarta Utara Menggugat, Anung Mhd, Minggu (20/4/2025).

Menurutnya, seluruh pihak yang memiliki kepentingan di kawasan pelabuhan harus terlibat aktif dalam mencari solusi. Anung menyebut, pihaknya telah mengajukan sejumlah usulan kepada pemerintah daerah dan Pelindo terkait kebutuhan buffer zone tambahan.

"Buffer di dalam pelabuhan memang sudah ada, tapi kami nilai masih sangat kurang. Harus ada buffer tambahan, khususnya di wilayah timur untuk mendukung aktivitas JICT, TPK Koja, dan NPCT 1," ujarnya.

Anung juga menyoroti keberadaan pool truk dan depo peti kemas di luar pelabuhan yang dinilai tidak tertib hingga memperparah kemacetan. Truk-truk yang parkir di pinggir jalan hingga memasuki kawasan permukiman warga menjadi ancaman tersendiri bagi keselamatan dan kenyamanan.

"Perlu evaluasi menyeluruh dari Pemkot Jakarta Utara, terutama terhadap keberadaan pool truk dan depo-depo petikemas yang tak tertib. Aturan pembatasan jam operasional truk memang sudah ada sejak 2019, tapi implementasinya masih lemah," katanya.

Anung menegaskan perlunya duduk bersama antara pemerintah, pengelola pelabuhan, operator logistik, dan perwakilan masyarakat. "Kami siap ikut serta mencari solusi demi penataan kawasan Jakarta Utara yang lebih baik dan nyaman," ucapnya.(*)