Menteri P2MI Lapor ke Presiden Soal Pekerja Migran
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mendatangi kantor Kepresidenan, Jakarta. Menteri Karding akan menghadap Presiden Prabowo Subianto.
 |
| Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/03/2025). (Foto: Ist) |
Ditengah rintik hujan, Menteri Karding tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/03/2025) pukul 14.21WIB. Menteri Karding mengenakan kemeja coklat.
"Agenda rapat hari ini laporan saja ke bapak presiden. Laporan tentang pekerja migran," kata Menteri Karding kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/03/2025).
Ada dua yang ingin di laporkan kepada Presiden Prabowo yakni pertama pembentukan desk koordinasi pelindungan pekerja migran. Melalui desk tersebut maka akan diperbaiki tata kelola dan mengurangi kekerasan, perdagangan orang terhadap pekerja Indonesia di luar negeri.
Menteri Karding menyebut 95 persen pekerja migran Indonesis tidak sesuai dengan prosedur alias ilegal. Selain itu, 80 persen pekerja migran Indonesia disektor domestik atau asisten rumah tangga.
"Skill harus ditingkatkan. Kita punya pekerja migran 80 persen domestik," ujarnya.
Menurutnya ada empat cara yang harus dilakukan untuk mencegah pekerja ilegal di luar negeri yakni pertama memperbaiki regulasi. Ke-dua adalah menindak calo dan sindikat.
"Ke-tiga adalah perlu sosialisasi yang massif agar orang mengerti bekerja secara prosedural dan aman. Ke-empat kita kunci perjanjian bilateral dan ini penting, kita kunci perlindungan," jelas Menteri Karding.
Melalui perjanjian, Menteri berharap agar negara tujuan tidak menerima pekerja ilegal. Menteri Karding juga akan melaporkan rencana membuka kerjasama dengan Arab Saudi.
Seperti diketahui pemerintah menghentikan sementara atau moratorium pekerja migran ke Arab Saudi sejak 2015. Menteri Karding tidak mengungkap kapan moratorium akan dicabut.
"Rencana kita untuk membuka kerjasama dengan Arab Saudi, kita ketahui selama ini sedanh proses moratorium. Sampai kapan? Kita tunggu, moratorium kalau dibuka lebih cepat, lebih baik karena potensi besar," ujarnya. (*)
