Komisi I DPR dan Pemerintah Sepakati Revisi UU TNI Dibawa ke Rapat Paripurna
Komisi I DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat untuk membawa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. (18/3/25).
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pleno antara Komisi I DPR dan Pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta.
 |
| Komisi I DPR dan Pemerintah Sepakati Revisi UU TNI Dibawa ke Rapat Paripurna |
Dilansir dari siaran Klik Indonesia Petang TVRI, Selasa, 18 Maret 2025, menginformasikan rapat kerja yang digelar oleh Komisi I DPR dan Pemerintah ini membahas pembicaraan tingkat I mengenai RUU TNI.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, yang mewakili Pemerintah, dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa TNI merupakan kekuatan utama dalam pertahanan negara yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara.
"Prinsipnya pasti akan ditangani ya, nanti akan dikoordinasikan dengan semua pihak terkait di pemerintah ya, dengan TNI dengan Kapolri," kata Supratman di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Maret 20252025.
Sementara, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa seluruh tahapan proses pembahasan RUU TNI telah dilalui dengan baik antara DPR dan Pemerintah. Semua fraksi di DPR menyatakan sepakat untuk membawa RUU TNI ke pembahasan tingkat II atau rapat paripurna DPR untuk disahkan. Utut menilai, jika itu diperkenankan, bisa saja terjadi.
"Ya kalau, kalau, kalau memang diperkenankan. Kan kayak gini, kayak gini ngelihat menterinya juga," kata Utut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Maret 2025.
Rapat paripurna DPR RI dijadwalkan akan digelar pada Kamis, 20 Maret 2025, untuk memutuskan nasib RUU TNI yang telah disepakati tersebut.(*)
