Kasus Terus Bergulir, KPK Sedang Persiapkan Pemeriksaan Untuk Ridwan Kamil

Dalam upaya memerangi korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggegerkan publik dengan mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. (28/3/25).

Kasus Terus Bergulir, KPK Sedang Persiapkan Pemeriksaan Untuk Ridwan Kamil

Kasus pengadaan iklan di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah (BJB) Jawa Barat dan Banten Tbk diduga melibatkan dugaan mark up yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. 

Pemeriksaan ini dijadwalkan akan dilaksanakan usai Lebaran tahun ini, dengan Ridwan Kamil dimintai keterangan sebagai saksi.

"Nanti kita tunggu waktunya ya kapan saudara RK akan dipanggil sebagai saksi. Tentunya penyidik yang nanti akan memahami timeline-nya. Yang jelas setelah Lebaran, tetapi kapannya itu nanti kita akan menunggu," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengungkap lebih dalam materi kasus yang diduga menyimpang. 

Menurut keterangan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, tim penyidik telah mengumpulkan berbagai bahan, seperti keterangan saksi, dokumen, dan barang bukti elektronik, untuk memastikan pemeriksaan dapat berjalan dengan tuntas. 

Proses ini penting agar tidak terjadi pemeriksaan secara sepihak tanpa dasar yang kuat.

Dalam proses penyidikan, KPK selalu memastikan bahwa setiap panggilan saksi dilakukan dengan persiapan bahan yang lengkap. 

Tessa Mahardhika menegaskan bahwa penyidik tidak akan memanggil Ridwan Kamil tanpa memiliki bukti yang cukup. 

Bahan-bahan tersebut menjadi kunci untuk menggali fakta-fakta seputar pengadaan iklan di BJB, yang diduga telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 222 miliar. 

Kejelasan timeline dan dokumen pendukung menjadi aspek penting agar proses pemeriksaan dapat berjalan transparan dan adil.

Kasus ini tidak hanya menyangkut pemanggilan Ridwan Kamil sebagai saksi, tetapi juga melibatkan lima tersangka, antara lain mantan Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi, pimpinan Divisi Corsec BJB Widi Hartono, serta beberapa pengendali agensi. 

Dugaan mark up pada pengadaan iklan dinilai sebagai salah satu faktor penyebab kerugian negara yang cukup signifikan. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyebutkan bahwa potensi kerugian bisa mencapai setengah dari total anggaran yang semula dianggarkan untuk iklan tersebut. 

Informasi ini menunjukkan betapa seriusnya kasus yang sedang diusut oleh KPK.

Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengungkap kebenaran di balik proses pengadaan iklan di BJB, sehingga pelaku korupsi dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

KPK pun terus berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi demi menjaga kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pemerintahan. 

Dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai landasan, diharapkan kasus ini dapat menjadi contoh penting bagi penegakan hukum di Indonesia.(*)