Empat Tujuan Utama Pemerintah Percepat Pencairan THR 2025 Untuk Para Abdi Negara

Pemerintah Indonesia menggelontorkan anggaran Rp50 triliun untuk THR Lebaran Idulfitri 2025 para PNS, PPPK, TNI, dan Polri. Dalam pencairan THR tersebut, pemerintah menggaransi dipercepat tiga tiga minggu sebelum Lebaran Idulfitri 2025.

Ini empat tujuan utama pemerintah menggelontorkan Rp50 triliun dan mempercepat pembayaran THR PNS, PPPK, TNI, dan Polri. Tujuan utama pemerintah ini, dibeberkan oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

1. Target Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2025

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, THR dibayarkan lebih awal kepada ASN bertujuan mulia. Yakni, diharapkan mampu memperkuat konsumsi domestik dan mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa.

"Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi. Dan, mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2025," kata politikus senior Partai Golkar ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

2. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Menko Airlangga menyakini, daya beli masyarakat akan meningkat jika pencairan THR ASN dipercepat. "Percepatan pencairan THR ASN Rp50 triliun, bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan," ucap Menko Airlangga.

3. Mendorong Perputaran Ekonomi Sektor Perdagangan dan Jasa

Jubir Kemenko Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pencairan THR bakal dibayarkan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran. Jika Idulfitri 1446 Hijriah jatuh pada Senin (31/3/2025), berarti THR bakal cair mulai minggu depan.

"Percepatan pencairan THR ASN memperkuat konsumsi domestik. Serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa," kata kata Haryo dalam keterangan persnya, Minggu (2/3/2025).

4. Soroti Puncak Konsumsi Rumah Tangga

Anggaran THR PNS tahun ini meningkat dibandingkan 2024. Pada tahun lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan negara menggelontorkan Rp48,7 triliun untuk tunjangan hari raya abdi negara.

"Dari sisi permintaan, puncak konsumsi rumah tangga selama Ramadan 2025 menjadi salah satu motor penggerak utama (perekonomian). Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi," ujar Haryo.(*)