Pemerintah Harus Kaji Ulang Aturan Soal LPG

Rencana pemerintah melarang penjualan LPG alias gas melon di tingkat pengecer mendapat kritik tajam dari berbagai pihak.(3/2/25).
‎Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil dan berpotensi menimbulkan kesulitan bagi mereka yang mengandalkan pengecer sebagai sumber utama pembelian.

‎‎Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, mengatakan, kebijakan tersebut adalah bentuk pembatasan yang tidak populis dan harus dikaji ulang.
‎"Saya kira aturan soal LPG dilarang ke pengecer sangat tidak populis. Mestinya pemerintah mengkaji ulang atura…