Legislator Minta Pencoblosan Ulang 24 Provinsi Dijadikan Pelajaran

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan pemilihan ulang di 24 provinsi, hasil keputusan ini telah melewati rapat sidang yang diselenggarakan, Senin malam (24/2/2025). Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, keputusan tersebut harus dijadikan pembelajaran. 

Foto ilustrasi

Menurutnya, keputusan MK harus membawa perubahan positif dalam pelaksanaan pemilu, yang kian transparan dan adil. "Kita makin dituntut untuk menyelenggarakan pemilu dengan makin luber, tidak hanya luber, langsung membebas rahasia, dan makin bersih," kata Zulfikar, Selasa (25/2/2025). 

Ia berharap, masyarakat tetap antusias meski ada potensi kendala terkait dengan pemilihan ulang yang akan dilakukan. Ia mengatakan, keputusan tersebut tidak bisa dihindari meskipun ada tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Masalah yang dihadapi bukan hanya pada penyelenggara, tetapi juga pada peserta dan pemilih. Ia mengingatkan, bahwa semua pihak harus bertanggung jawab atas keberhasilan pemilu.

Penegakan prinsip 'fair play' di semua sisi menjadi harapan untuk membangun demokrasi yang lebih baik. "Aparat negara, aparat pemerintah, jangan ikut campur, jangan cawe-cawe dalam kontestasi," ucapnya.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah calon bupati yang sudah menjabat dua periode dan akhirnya didiskualifikasi. Ia mengatakan, keputusan tersebut muncul karena adanya perbedaan pemahaman mengenai masa jabatan.