Kasus KDRT dan Pelecehan Seksual Masih Dominan di Kota Cimahi
0 menit baca
Sepanjang 2024, tercatat 54 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Cimahi. Dari jumlah tersebut, separuhnya merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pelecehan seksual.(27/2/25)
 |
| Foto ilustrasi |
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi, KDRT menjadi kasus terbanyak dengan 17 laporan, disusul pelecehan seksual sebanyak 13 kasus.
Sisanya terdiri dari penelantaran (4 kasus), perdagangan orang (1 kasus), kekerasan fisik (2 kasus), serta 17 kasus lain seperti pelanggaran ITE, LGBT, dan penipuan. Dari total kasus tersebut, mayoritas korban adalah perempuan dewasa, sementara 25 kasus melibatkan anak-anak.
Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Cimahi, Kusnia Rustiani, mengungkapkan bahwa KDRT dan pelecehan seksual masih mendominasi kasus kekerasan pada 2024.
“Kasus KDRT dan pelecehan seksual masih mendominasi sepanjang tahun lalu,” ujarnya, Senin kemarin,(24/2/2025).
Meski demikian, jumlah kasus kekerasan di Cimahi menunjukkan tren penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2023, tercatat 63 kasus kekerasan yang dilaporkan.
Kusnia menambahkan, banyak laporan mengenai pelecehan seksual di lingkungan sekolah pada dua tahun terakhir.
Menurutnya, kemudahan akses media sosial menjadi salah satu pemicu meningkatnya kasus pelecehan seksual di sekolah.
“Anak-anak terpapar tontonan yang seharusnya tidak sesuai dengan usia mereka akibat pengaruh media sosial,” jelasnya.
Untuk menangani kasus kekerasan, DP3AP2KB melakukan asesmen awal sebelum menentukan langkah lanjutan, termasuk pendampingan psikologis bagi korban.
“Jika korban melapor ke polisi, kami juga menyediakan pendampingan, termasuk saat persidangan,” tambah Kusnia.
Sebagai langkah pencegahan, DP3AP2KB bekerja sama dengan Dinas Pendidikan serta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pembinaan di sekolah-sekolah.
Program ini menyasar siswa, guru, serta tenaga kependidikan, dengan fokus pada tingkat SD dan SMP. Ke depan, pihaknya berencana memperluas sasaran ke SMA/SMK dengan koordinasi bersama pemerintah provinsi.
Selain itu, DP3AP2KB juga menggandeng tokoh masyarakat serta ketua RT dan RW guna mencegah kekerasan di lingkungan sekitar.
“Kami memberikan pembekalan kepada sekolah mengenai langkah-langkah pencegahan. Ke depan, kami akan memperluas jangkauan ke tingkat SMA/SMK,” pungkasnya.(*)
