DPRD Karawang Soroti Tak Ada Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Baru Gas Melon
0 menit baca
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, melalui Komisi II, menyoroti kebijakan pembatasan elpiji 3 kilogram yang dinilai mempersulit masyarakat dalam memperoleh gas elpiji tersebut. (4/2/25).
Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, menyatakan bahwa pemerintah pusat dinilai terlalu tergesa-gesa dalam memberlakukan kebijakan ini tanpa memperhatikan aspek sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
"Kebijakan ini terkesan dipaksakan dan tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pelosok, justru merasa kesulita…
Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, menyatakan bahwa pemerintah pusat dinilai terlalu tergesa-gesa dalam memberlakukan kebijakan ini tanpa memperhatikan aspek sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
"Kebijakan ini terkesan dipaksakan dan tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pelosok, justru merasa kesulita…
