Ribuan Honorer di Kuningan Tuntut Kejelasan Status Kepegawaian
Ribuan tenaga honorer kategori R2 dan R3 di Kabupaten Kuningan mengadakan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kuningan, Rabu (15/1/2025). Aksi ini menyerukan tuntutan agar pemerintah segera memberikan kejelasan status kepegawaian yang telah lama menjadi persoalan, meski sebagian honorer telah mengabdi puluhan tahun.
Ribuan Honorer di Kuningan Tuntut Kejelasan Status Kepegawaian
Demonstrasi ini dipimpin oleh Forum Honorer R2 dan R3 Kuningan yang diketuai oleh Iyan Alpian. Dalam orasinya, Iyan menyampaikan empat poin tuntutan utama, termasuk desakan agar pemerintah daerah dan pusat tidak membuka penerimaan pegawai baru sebelum masalah tenaga honorer terselesaikan.
“Pemerintah harus segera bertindak untuk memberikan kepastian status kepegawaian kami. Pengabdian puluhan tahun tenaga honorer tidak boleh terus diabaikan,” ujar Iyan. Ia juga mendesak percepatan pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebelum 2027, sebagaimana yang diamanatkan dalam kebijakan nasional.
Selain isu lokal, aksi ini juga menyoroti kebijakan nasional terkait penghapusan tenaga honorer yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Ribuan honorer menilai kebijakan tersebut mengabaikan pengabdian mereka selama bertahun-tahun tanpa memberikan solusi transisi yang jelas.
Aksi ini dimulai dengan long march dari Taman Kertawangunan menuju Gedung DPRD Kuningan. Para peserta membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan mereka, seperti “Hentikan Rekrutmen Baru sebelum Angkat Honorer” dan “Kami Bukan Mesin Murah, Tapi Pejuang Pendidikan.” Demonstrasi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Kuningan, Kodim 0615/Kuningan, dan Satpol PP.
Setibanya di Gedung DPRD, perwakilan dari berbagai instansi menyampaikan aspirasi mereka melalui orasi. Mereka mendesak pemerintah pusat untuk memperhatikan nasib jutaan honorer di seluruh Indonesia yang menghadapi ketidakpastian akibat kebijakan penghapusan honorer.
Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, didampingi anggota dewan dan Pj Sekda Kuningan, menemui massa aksi. Dalam pernyataannya, Nuzul menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi honorer.
“Kami memahami keresahan para tenaga honorer, dan DPRD Kuningan akan menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat. Kami segera mengirimkan surat resmi yang mencantumkan tuntutan ini agar mendapatkan perhatian serius,” ujar Nuzul.
Sebagai langkah konkret, DPRD bersama Pj Sekda menandatangani dokumen tuntutan yang diajukan oleh Forum Honorer. Setelah mendapatkan komitmen bahwa tuntutan mereka akan diteruskan, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.
Ketua Forum Honorer, Iyan Alpian, mengungkapkan bahwa perjuangan mereka belum selesai.
“Kami akan terus mengawal proses ini hingga pemerintah pusat memberikan keputusan yang jelas. Jangan sampai pengabdian kami selama bertahun-tahun hanya menjadi catatan tanpa penghargaan,” ucapnya.
Aksi ini mencerminkan keresahan ribuan honorer di seluruh Indonesia yang menghadapi masa depan tidak pasti akibat kebijakan nasional. Tuntutan mereka bukan hanya menjadi isu lokal di Kuningan, tetapi juga bagian dari perjuangan tenaga honorer di tingkat nasional untuk mendapatkan keadilan dan penghargaan atas pengabdian panjang mereka.(*)
