Ratusan Guru Honorer Sampaikan Aspirasi di DPRD Jabar
Ratusan guru honorer dari berbagai daerah di Jawa Barat melakukan penyampaian aspirasi di Gedung DPRD Jabar, Senin (13/1/2025).
Para guru peserta aksi menunggu hasil audiensi antara perwakilan guru honorer dengan anggota DPRD Jawa Barat, dalam penyampaian aspirasi terkait pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (13/1/2025).
Para guru honorer yang berasal dari Bandung, Bekasi, Garut, Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Sumedang, dan berbagai daerah lainnya itu menuntut Pemerintah Provinsi Jabar menyediakan formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bagi tenaga pendidik yang masih berstatus honorer hingga sekarang.
Roni dan Darman, dua tenaga pendidik yang datang jauh dari Kabupaten Bekasi mengatakan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK merupakan hak bagi para tenaga pendidik, sesuai dengan UU ASN 2023 tentang penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintah.
“Kami sudah mengabdi belasan tahun, tapi kemarin ikut seleksi PPPK dan keterangannya bukan tidak lulus tetapi tidak dapat formasi, semoga ada kejelasan soal ini karena pengangkatan honorer menjadi PPPK merupakan kewajiban sesuai UU ASN 2023,” ujar Roni dan Darman, Senin (13/1/2025).
Massa aksi yang memadati gedung DPRD Jabar akhirnya membubarkan diri setelah ditemui oleh anggota komisi V DPRD Jabar, Sahrul Mubarok dari fraksi PKB. Sahrul berjanji akan memperjuangkan pemenuhan hak para guru honorer tersebut.
“Saya mewakili anggota komisi V, kami akan mengadakan rapat internal khusus terkait pengangkatan PPPK guru di lingkungan Provinsi Jawa Barat, setelah rapat internal akan kami sampaikan ke BKD dan Dinas Pendidikan, mudah-mudahan ada solusinya,” ujar Sahrul didepan peserta aksi.(*)
