Polri Luncurkan Desk Ketenagakerjaan Selesaikan Sengketa Tenaga Kerja
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi meluncurkan Desk Ketenagakerjaan Polri. Desk ini merupakan sebuah inisiatif strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Tanah Air. 
Polri Luncurkan Desk Ketenagakerjaan Selesaikan Sengketa Tenaga Kerja
“Desk Ketenagakerjaan ini kami siapkan sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa industri dan tenaga kerja melalui tahapan yang jelas. Mulai dari pelaporan, mediasi, hingga penegakan hukum jika diperlukan,” ujar Jenderal Listyo dalam keterangannya usai meresmikan Desk Ketenagakerjaan Polri, di Jakarta, Senin (21/1/2025).
Ia menambahkan, kehadiran desk ini diharapkan dapat menjaga stabilitas hubungan industrial. Selai itu memberikan saluran bagi para pekerja untuk menyampaikan keluhan mereka.
“Kami ingin kualitas produksi kita mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli turut memberikan apresiasi atas inisiatif Polri tersebut. Ia menilai, Desk Ketenagakerjaan Polri ini merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan perusahaan.
“Kami sangat mendukung Desk Ketenagakerjaan ini. Dengan adanya kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan Polri, masalah-masalah ketenagakerjaan, baik administratif maupun pidana, dapat diselesaikan secara cepat,” ucapnya.
Menteri Yassierli menambahkan, lingkungan kerja yang nyaman dan memberikan kepastian hukum akan meningkatkan produktivitas serta daya saing industri. “Kami harap langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045,” katanya.
Hal yang sama disampaikan Penasihat ahli Kapolri bidang ketenagakerjaan, Andi Gani Nenawea. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Kapolri terhadap isu-isu buruh di Indonesia.
“Dengan tangan dingin Pak Kapolri, berbagai masalah besar berhasil diselesaikan. Termasuk upaya pengepungan Jakarta oleh 50 ribu buruh pada 24-25 November lalu yang akhirnya dapat diredam dengan damai,” kata Andi yang juga Presiden Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
Ia juga menyampaikan, Desk Ketenagakerjaan Polri juga mendapat perhatian internasional. Di mana empat negara ASEAN, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina, tertarik untuk mempelajari inisiatif ini.
“Ini pertama di dunia, polisi memiliki subjek tenaga kerjaan untuk menangani tindak pidana ketenagakerjaan,” ujarnya. Melalui kolaborasi Polri, pemerintah, dan buruh, Desk ini diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif bagi industri dan pekerja.(*)
