Persiapan BLT BBM 2025, Simak Skema Jadwal Ini
Pemerintah Indonesia akhirnya memastikan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk tahun 2025. Simak skema jadwal cair dan syarat lengkap dalam artikel ini. 
Ilustrasi masyarakat Kupang terima dana BLT BBM dari pemerintah.
Program ini memberikan bantuan finansial kepada masyarakat untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Sekaligus, ebagai respons terhadap inflasi global, program ini bertujuan melindungi daya beli, terutama bagi keluarga rentan.
Pemerintah telah menyiapkan mekanisme penyaluran yang lebih transparan dan tepat sasaran melalui sistem digitalisasi. Dilansir dari kanal Youtube Info Bansos, skema dan jadwal penyaluran BLT BBM 2025 adalah sebagai berikut.
Skema Penyaluran BLT BBM 2025
Pemerintah akan menerapkan sistem berbasis teknologi modern untuk penyaluran BLT BBM. Skema ini memanfaatkan Government Financial Technology (GFT) dengan fitur barcode guna memastikan dana digunakan sesuai peruntukan.
Berikut poin utama dari skema baru:
1. Rekening Bank Wajib: Setiap penerima BLT harus memiliki rekening bank untuk memudahkan proses transfer.
2. Pemanfaatan Dana Terarah: Dana BLT hanya dapat digunakan untuk membeli barang tertentu, seperti kebutuhan pokok, agar sesuai dengan tujuan.
3. Transparansi dan Pengawasan: Sistem ini memungkinkan pengawasan ketat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), termasuk audit rutin untuk mencegah penyalahgunaan dana.
Jadwal Penyaluran BLT BBM 2025
Pemerintah masih menunggu data final dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Meskipun jadwal pencairan belum diumumkan, berikut perkiraan mekanismenya:
• Subsidi BBM dialihkan menjadi BLT yang langsung diterima masyarakat.
• Pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga BBM subsidi dengan kompensasi bantuan tunai langsung.
• Penyesuaian jumlah bantuan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi wilayah penerima.
Digitalisasi penyaluran Bansos ini bertujuan meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko kebocoran anggaran. Dengan sistem baru ini, pemerintah menjamin bantuan hanya akan diterima oleh masyarakat yang berhak.
