MPR Dorong Data Tunggal agar Bansos Tepat Sasaran
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong pembentukan data tunggal Pemerintah untuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Ia mengungkapkan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih menyimpan berbagai persoalan, seperti kesalahan penghitungan dan kesalahan data lapangan.
Foto : Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid
"Patut diapresiasi gerak cepat pemerintahan Presiden Prabowo dalam menyusun data tunggal yang menjadi basis penggunaan program di berbagai kementerian. Awal pembentukannya perlu evaluasi berkala, sehingga Kementerian Sosial yang akan menjadi pengguna terbesar data tersebut perlu menyiapkan pilot project dulu di beberapa daerah untuk melihat bagaimana efektivitas implementasinya di lapangan," kata Nur Wahid di Jakarta, pada Rabu (15/1/2025).
Nur Wahid mengatakan pihaknya mendorong dianggarkannya dana alokasi khusus kepada pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Hal ini untuk proses verifikasi data tunggal yang tidak dibebankan kepada pendamping sosial, karena telah melakukan verifikasi.
"Sebaiknya konsep Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) dan rancangan Inpres dibahas di DPR di antaranya Komisi VIII, agar beragam aspirasi dan masukan terkait skema pendataan selama ini bisa turut dimasukkan. Sehingga produk data tunggal yang dihasilkan bisa jauh lebih baik, integratif, faktual, dan membuat penyaluran program perlindungan sosial pemerintah ke depan lebih tepat sasaran," katanya.
Nur Wahid berharap agar instruksi Presiden yang akan dikeluarkan berkaitan DTSE mencantumkan tahapan implementasi yang tidak serentak. Namun, implementasi terlebih dahulu dicoba di beberapa daerah yang selama ini aktif melakukan pembaharuan data.
"Sehingga muncul persoalan Pemda menilai Kemensos tidak menggunakan hasil verifikasi pemda, sementara Kemensos menganggap pemda lambat melakukan verifikasi. Dampaknya secara umum updating tidak optimal dan data yang digunakan cenderung berulang,"ujarnya.(*)
