Pemda Diminta Berantas Pungli Destinasi Wisata
Asosiasi Pariwisata Nasional meminta pemerintah daerah (pemda) memberantas pungutan liar (pungli) di berbagai destinasi wisata di daerahnya masing-masing. Wakil Ketua Asosiasi Pariwisata Nasional, Harry Tjahaja Purnama, menilai pungli di sektor pariwisata telah menjadi tradisi selama bertahun-tahun.
Wisatawan menggunakan jasa jip wisata di Kali Kuning, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin (16/12/2024). (Foto: ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/Spt)
“Pungli ini sudah seperti kultur atau tradisi. Permasalahannya, antara kementerian pariwisata dan pemerintah daerah sepertinya belum ada keseriusan yang cukup untuk memberantasnya,” kata Harry,Senin, (23/12/2024).
Padahal, kata Harry, Indonesia sebenarnya sudah memiliki undang-undang yang mengatur pemberantasan pungli, termasuk ancaman hukuman penjara bagi pelaku. Namun, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan.
Sebagai solusi, Harry menyarankan langkah-langkah konkret, seperti pemasangan papan informasi harga tiket yang jelas di loket masuk destinasi wisata. “Tulis harga tiket dengan besar dan jelas, sehingga pengunjung tahu pasti berapa yang harus dibayar,” katanya.
Selain itu, Harry mengusulkan dibentuknya layanan pengaduan khusus untuk korban punglidi tempat wisata. Menurutnya, hal ini penting karena pungli sering kali melibatkan oknum yang memiliki hubungan dekat dengan petugas di lapangan.
Harry mengingatkan, pemberantasan pungli akan meningkatkan citra pariwisata Indonesia dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan. “Saya berharap pemerintah dan masyarakat bersinergi memberantas pungli demi pariwisata yang sehat, berkelanjutan, dan berkualitas,” ucapnya.
Sebelumnya, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah berkoordinasi dengan pemda untuk mengantisipasi pungli ditempat wisata. Terutama saat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
Hal itu dikatakan Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa ditemui di acara BINA Diskon 2024, Jakarta, Jumat (20/12/2024)."Kita sudah koordinasikan kok dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi praktek pungli," ujarnya.
Ni Luh mengatakan apabila terjadi praktek pungli, pihaknya bersama dengan pemda setempat akan mengambil tindakan. "Kita koordinasikan semoga pemerintah daerah bisa mengambil tindakan terkait hal itu," ujarnya.(*)
