Parlemen Korea Selatan Ajukan Pemakzulan Presiden Yoon
Anggota parlemen oposisi Korea Selatan mengajukan pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol, Rabu (4/12/2024). Ini dilakukan menyusul deklarasi darurat militer yang berlangsung selama enam jam di negara tersebut. 
Parlemen Korea Selatan Ajukan Pemakzulan Presiden Yoon
Seperti dilaporkan NBC News, pihak oposisi menyatakan tindakan Presiden Yoon tidak konstitusional dan ilegal. Karena itu, enam partai oposisi dipimpin Partai Demokrat yang menguasai parlemen mengajukan pasal-pasal pemakzulan.
Pemungutan suara atas mosi ini diperkirakan akan berlangsung pada Jumat (6/12/2024) atau Sabtu (7/12/2024). Hal ini dilakukan sebelum Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah pemakzulan dapat disahkan atau tidak.
Partai Demokrat juga mulai memroses pemakzulan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min. Mereka lalu mengajukan dakwaan pemberontakan kepada pejabat militer dan kepolisian yang terlibat, termasuk komandan darurat militer Jenderal Park Ahn-soo.
Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Han Dong-hoon, mengkritik deklarasi tersebut. Menurut langkah ini "nyaris menghentikan negara" dan berjanji partainya akan menyelidiki insiden tersebut.
Sementara itu, Perdana Menteri Han Duck-soo meminta maaf kepada rakyat dan mengaku bertanggung jawab penuh atas situasi ini. Pemerintah berupaya menenangkan masyarakat yang cemas, sementara staf senior kepresidenan mengundurkan diri secara massal.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menyambut baik pencabutan darurat militer tersebut. Menurut dia, semua perbedaan politik harus diselesaikan secara damai.
Pemberlakuan darurat militer ini merupakan yang pertama sejak 1980 dan mengingatkan rakyat pada masa pemerintahan militer yang otoriter. Perintah darurat melarang semua kegiatan politik termasuk demonstrasi, serta memberlakukan kontrol ketat atas media.
Parlemen juga mengkritik penutupan akses bagi anggotanya oleh pihak militer selama insiden ini berlangsung. Pemerintah berharap situasi segera stabil dan tatanan demokrasi dapat dipulihkan.
Ketua Parlemen Woo Won-sik memuji penarikan mundur tentara sebagai tanda kematangan demokrasi Korea Selatan. Jenderal Kim Myung-soo, Ketua Staf Gabungan Militer, menyatakan komitmen militer untuk memprioritaskan keselamatan rakyat di tengah ketidakpastian politik.(*)
