Mendagri Sambut Baik Wacana Pilkada Dipilih DPRD

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakaarta. (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

Menurut Mendagri, belajar dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam Pilkada langsung. Padahal, pesta demokrasi bersifat langsung tersebut dan sebenarnya bisa dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lain.

"Saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dahulu saya mengatakan pilkada asimetris, salah satunya melalui DPRD 'kan," kata Mendagri, Senin (16/12/2024).

Meski menyetujui usulan pilkada lebih baik dilangsungkan di DPRD, ia mengatakan bahwa usulan tersebut memerlukan kajian. Termasuk di bawah kementeriannya.

Mendagri masih menantikan kajian-kajian lain dari berbagai pihak seperti dari DPR RI maupun dari kalangan akademikus. Lebih lanjut, ia menjanjikan bahwa usulan pilkada di DPRD ini akan dibahas secara serius di bawah kementeriannya.

Karena, lanjutnya, aturan mengenai pemilu kepala daerah ini sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. "Pasti akan bahas, kan salah satunya sudah ada di Prolegnas, di Prolegnas kalau tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada," katanya.

Sebelumnya, pada hari Kamis (12/12/2024), Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia. Karena pilkada langsung berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.(*)