Legislator Minta Gus Miftah Perbaiki Metode Dakwahnya
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid meminta Gus Miftah mengubah metode berdakwah terkait pernyataan negatifnya. Ia menyebut Gus Miftah sebagai Utusan Presiden merupakan representasi dari Pemerintah yang harus berhati-hati dalam bertindak.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid saat menghadiri rapat dengan pendapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, beberapa waktu yang lalu. (Foto : Humas DPR RI)
"Gus Miftah kan masih masuk di jajaran kepresidenan, jadi beliau harus dievaluasi tentang dakwahnya. Jangan begitu, jangan seperti dulu, model dakwah itu ada batasan-batasan tertentu," kata Wachid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, pada Jumat (6/12/2024).
Wachid menyatakan, Komisi VIII DPR yang membidangi sosial dan keagamaan juga telah memberi teguran kepada Gus Miftah. Ia menilai, perbuatan negatif perwakilan dari Pemerintah harus mendapatkan sanksi tegas karena dapat melukai hati masyarakat.
"Saya kira Gus Miftah sudah selesai dan presiden sudah negur. Kami di DPR komisi VIII juga sudah negur, saya kira ini menjadikan evaluasi para dai semuanya," katanya.
Sebelumnya, Miftah Maulana atau Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden. Pengunduran diri itu disampaikan Miftah melalui keterangan pers di Sleman, Jawa Tengah, hari ini.
"Telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan," ujar Gus Miftah.
Sebelumnya, Gus Miftah mendapat sorotan usai videonya mengolok-olok Sunhaji, penjual minuman es teh viral di media sosial. Sorotan publik dan amarah netizen membuat Gus Miftah minta maaf langsung kepada Sunhaji di Magelang, Rabu (4/12/2024).
Gus Miftah sebelum meminta maaf secara langsung juga meminta maaf dalam bentuk video. Ia mendapat teguran dari Presiden Prabowo Subianto melalui Sejretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menuturkan, kasus Gus Miftah menjadi pembelajaran bagi semua anggota di pemerintahan. Yaitu agar lebih berhati-hati dalam memilih kata di hadapan publik. (*)
