Bentrokan Pecah di Parlemen Taiwan Terkait Pembahasan RUU
Pada hari Jumat (20/12/2024), terjadi bentrokan di legislatif Taiwan antara anggota partai politik presiden. Mereka membobol gedung semalaman untuk menduduki kursi ketua dengan anggota partai lainnya yang memaksa masuk untuk mengusir mereka.
Bentrokan di Parlemen Taiwan terkait RUU, Jumat (20/12/2024). (Foto: X - Democratic Progressive Party)
Beberapa anggota parlemen terluka dalam bentrokan tersebut, meskipun tidak jelas seberapa serius luka-lukanya. Konflik ini terkait dengan tiga rancangan undang-undang (RUU) yang didorong oleh Partai Nasionalis (KMT).
Melansir dari AP News, menurut para kritikus, undang-undang tersebut dapat melumpuhkan Mahkamah Konstitusi Taiwan. Parlemen Taiwan menyetujui dua RUU, salah satunya mengharuskan setidaknya 10 hakim hadir untuk membuat keputusan di Mahkamah Konstitusi.
RUU lainnya memperketat persyaratan untuk petisi pemilih yang ingin menarik kembali pejabat terpilih. Saat ini, pengadilan hanya memiliki delapan hakim, dengan tujuh lowongan.
Debat mengenai rancangan undang-undang ketiga yang mendistribusikan kembali pendapatan pajak untuk pemerintah daerah berlanjut hingga malam hari. Anggota DPP (Partai Progresif Demokratik) berusaha memblokir RUU ini karena mereka merasa dapat mengancam sistem demokrasi Taiwan.
Pada Kamis (19/12/2024) malam, anggota DPP membongkar jendela untuk masuk ke gedung legislatif dan mengambil alih area ketua. Mereka juga memblokir akses dengan menumpuk kursi.
Bentrokan pagi itu menunjukkan kekacauan, dengan anggota KMT berusaha menghapus penghalang kursi dan memanjat untuk mengakses area ketua. Anggota DPP kemudian mendorong mereka kembali dan melemparkan air mineral kepada mereka.
Akhirnya, KMT berhasil menguasai area tersebut, memungkinkan ketua, Han Kuo-yu, untuk mengambil posisinya. KMT dan DPP tidak memenangkan mayoritas dalam pemilihan legislatif terakhir.
Namun KMT berhasil menguasai legislatif dengan bergabung bersama partai kecil. Seorang pemimpin DPP mengatakan bahwa tindakan partainya ekstrem, namun mereka merasa tidak ada pilihan lain.
Negosiasi antara kedua partai gagal mencapai kesepakatan mengenai rancangan undang-undang tersebut. Ribuan pendukung DPP memprotes di luar gedung legislatif pada Kamis malam dan Jumat.(*)
