Anggota DPRD Karawang Terima Keluhan Jalan Rusak dari Masyarakat Karaba
Masyarakat Dusun Karaba, Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur mengeluhkan kerusakan jalan yang berdekatan dengan sungai. Padahal jalan tersebut merupakan salah satu akses utama masyarakat.
 |
| Foto :;Oma Miharja Rizki |
Keluhan tersebut terima Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Fraksi Demokrat, H. Oma Miharja Rizki SH., MH., di Dusun Karaba, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Senin (2/12/2024) malam.
Kepala Dusun Karaba Desa Wadas, Martanto mengatakan, dari tiga RW yang ada di Dusun Karaba memang sudah banyak pembangunan yang dilaksanakan melalui dana aspirasi H. Oma Miharja Rizki pada periode 2019-2024. Namun masih banyak PR pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
“RW 10 hampir selesai. PR pembangunan tinggal di RW 8 dan RW 9. Di RW 8 ada jalan yang berdekatan dengan sungai, saat ini kondisinya rusak, bahkan hingga terbelah dan mengancam salah satu rumah warga. Selain pembangunan perbaikan jalan, kami juga berharap segera dibangun boronjong di bantaran sungai sepanjang 60 meter, agar jalan tersebut tidak rusak lagi,” ungkapnya.
Selain permasalahan tersebut, masyarakat juga menyampaikan aspirasi lain, seperti pembangunan drainase, pengadaan perahu karet, permasalahan sampah, hingga pembangunan sekretariat RW.
Menanggapi hal tersebut, H. Oma Miharja Rizki SH., MH., meminta agar masyarakat segera mengajukan proposal untuk pembangunan boronjong agar dapat masuk dalam APBDP 2025.
“Reses hari ini sebenarnya untuk tahun anggaran 2026. Tapi karena ini urgent, segera ajukan proposalnya, agar saya bisa masukan di APBDP 2025. Karena untuk APBD murni 2025 sudah selesai pembahasan, tinggal di sahkan melalui Sidang Paripurna DPRD,” kata H. Oma.
H. Oma juga mengapresiasi gotong royong warga selama ini dalam membangun lingkungan, termasuk pembangunan infrastruktur. Namun ia tetap meminta agar berbagai aspirasi terkait pembangunan infrastruktur dapat disampaikan kepada Anggota DPRD.
“Bapak ibu punya anggota DPRD, kalau untuk bangun jalan, mushola gak usah patungan. Patungannya buat makan-makan aja. Kalau urusan pembangunan infrastruktur usulkan saja ke anggota DPRD,” tandasnya.(***)
