Ancam Bunuh Presiden, Wapres Filipina Dapat Aduan Pemakzulan
Pengaduan pemakzulan diajukan pada hari Senin (2/12/2024) terhadap Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, terkait ancaman pembunuhan terhadap presiden. Dia juga diduga terlibat dalam pembunuhan di luar proses hukum, korupsi, serta gagal menanggapi agresi Tiongkok di Laut Cina Selatan.
Melansir dari AP News, pengaduan ini diajukan oleh aktivis masyarakat sipil di Dewan Perwakilan Rakyat Filipina. Mereka menuduh Duterte melanggar Konstitusi, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, dan kejahatan besar lainnya.
Salah satu tuduhan utama adalah ancaman pembunuhan yang dilayangkan Duterte terhadap presiden, istrinya, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Duterte dituduh juga memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.
Ia juga diduga mendukung kelanjutan pembunuhan di luar proses hukum terhadap tersangka pengedar narkoba. Ancamannya terhadap presiden muncul di tengah perseteruan politik yang semakin tajam dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang.
Duterte mengatakan dia telah menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Marcos, istrinya, dan Ketua DPR jika dirinya dibunuh. Ia kemudian menjelaskan bahwa itu hanya ekspresi kekhawatiran mengenai keselamatannya sendiri.
Pengaduan pemakzulan ini akan diperiksa oleh Kongres Filipina, yang didominasi oleh sekutu-sekutu Marcos. Proses pemakzulan bisa memakan waktu berbulan-bulan, dan sebagian besar legislator akan memulai kampanye untuk pemilu ulang pada Mei 2024.
Duterte juga tengah diselidiki terkait penyalahgunaan dana rahasia sebesar 612,5 juta peso (Rp166,2 miliar). Uang tersebut diterima oleh kantornya sebagai wakil presiden dan sekretaris pendidikan, yang telah ditinggalkannya.
Selain itu, Duterte juga menghadapi pengaduan pidana atas dugaan menyerang petugas dan membangkang perintah. Pengaduan tersebut dalam insiden di Kongres terkait penahanan kepala stafnya, Zuleika Lopez, yang dituduh menghambat penyelidikan.
Duterte menuduh Marcos, istrinya, dan Romualdez terlibat dalam korupsi. Dia juga mengklaim mereka mencoba membungkamnya karena spekulasi bahwa dia mungkin akan mencalonkan diri sebagai presiden pada 2028.
Para pengadu pemakzulan menuduh Duterte tidak mengutuk tindakan agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan. Mereka, termasuk mantan perwira militer dari kelompok Magdalo juga mengkritik sikap Duterte terkait masalah tersebut.(*)