Ini 6 Program Prioritas Kemendikdasmen untuk Pendidikan Berkualitas
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan visi besar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yakni untuk mencerdaskan dan memajukan bangsa, pada rapat kerja perdana dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rapat yang diadakan di Jakarta ini turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) serta Menteri Kebudayaan (Menbud), bersama para Wakil Menteri dari masing-masing kementerian terkait.
Ini 6 Program Prioritas Kemendikdasmen untuk Pendidikan Berkualitas
Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, memaparkan enam program prioritas yang menjadi fokus utama Kemendikdasmen dalam masa kepemimpinannya, yaitu :
1. Penguatan Pendidikan Karakter – Program ini mencakup pelatihan untuk guru bimbingan konseling (BK) dan guru agama, penanaman karakter tujuh kebiasaan anak Indonesia, serta penyediaan makan siang bergizi bagi siswa.
2. Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan – Memfasilitasi pendidikan melalui rumah belajar, pendidikan jarak jauh, serta pemberdayaan relawan mengajar.
3. Peningkatan Kualifikasi dan Kesejahteraan Guru – Meliputi peningkatan kualifikasi guru minimal Diploma IV/S-1, serta peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi guru.
4. Penguatan Pendidikan Unggul, Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi – Fokus pada pengajaran matematika, sains, dan teknologi sejak usia dini, serta pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan kejuruan.
5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan – Program renovasi dan pemeliharaan fasilitas sekolah.
6. Pembangunan Bahasa dan Sastra – Termasuk pemartabatan bahasa Indonesia, pelindungan bahasa daerah, serta peningkatan literasi.
Abdul Mu'ti juga menegaskan pentingnya program "Gerakan Bangga, Mahir, dan Maju dengan Bahasa Indonesia" yang digulirkan pada peringatan Sumpah Pemuda, sebagai upaya untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi capaian-capaian yang telah diraih selama periode sebelumnya. Namun, ia juga menyoroti tantangan anggaran pendidikan yang masih menjadi isu serius.
Meskipun anggaran pendidikan mengalami peningkatan signifikan sejak 2019, hanya sekitar 15 persen dari belanja wajib pendidikan dalam APBN yang dikelola oleh Kemendikbudristek. Selain itu, banyak pemerintah daerah yang belum mampu memenuhi alokasi 20 persen untuk pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi.
Hetifah menyatakan bahwa Komisi X siap berkolaborasi dalam fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, untuk memastikan pelaksanaan program-program pendidikan berjalan lancar dan tepat sasaran.
Sofyan Tan, anggota Komisi X dari dapil Sumatra Utara I, menyampaikan harapannya terkait peningkatan dana Program Indonesia Pintar (PIP), yang telah berjalan selama satu dekade. Ia menekankan bahwa satuan biaya PIP untuk tingkat SD dan SMP sudah lama tidak mengalami kenaikan, padahal PIP untuk SMA dan SMK telah meningkat beberapa waktu lalu. Ia mengusulkan agar dana untuk PIP di tingkat SD dan SMP juga dinaikkan untuk mendukung pendidikan yang lebih merata.(*)
Rapat ini menjadi momentum penting dalam menyusun langkah strategis untuk menghadapi tantangan pendidikan di Indonesia, sekaligus memastikan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas dapat tercapai.(*)
