DPR Sahkan 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025, Ini Lengkapnya
Wakil Ketua DPR, Adies Kadir mengesahkan 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Pengesahan ini diputuskan dalam Rapat Paripurna Pimpinan DPR yang dihadiri para anggota DPR.
 |
| DPR Sahkan 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025 |
"Selanjutnya kami menanyakan kepada para anggota dewan. Apakah laporan Badan Legislasi DPR terhadap hasil pembahasan Prolegnas RUU tahun 2025-2029, dan 41 Prolegnas prioritas 2025 tersebut dapat disetujui, setuju ya, terima kasih," kata Adies di Ruang Rapat Paripurna DPR, pada Selasa (19/11/2024).
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan menyebut seluruh Fraksi menyetujui RUU Prioritas 2025 untuk disahkan. Ia juga mengatakan delapan Fraksi menyetujui usulan RUU Prolegnas 2025-2029.
"Sebanyak 41 RUU disetujui untuk masuk prioritas 2025 berdasarkan rapat tingkat I yang berlangsung. Baleg DPR juga menyepakati 178 RUU Prolegnas jangka menengah 2025-2029," kata Bob Hasan.
Berikut 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025 :
1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
2. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 29 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
5. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7. RUU atas Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
8. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
9. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah
11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
12. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
13. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
14. RUU tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty
15. RUU tentang Energi Baru Dan Energi Terbarukan
16. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
17. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
19. RUU tentang Komoditas Strategis
20. RUU Pertekstilan
21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia
22. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
23. RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern
24. RUU tentang Badan Pembinaan Pancasila
25. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
26. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
27. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
28. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
29. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim
30. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
31. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
32. RUU tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
33. RUU tentang Hukum Acara Perdata
34. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
35. RUU tentang Desain Industri
36. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
37. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara
38. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
39. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
40. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
41. RUU tentang Daerah Kepulauan.
