Tingkatkan Koordinasi, TNI-Polri Pastikan Pilkada Terjaga Kondusif
TNI dan Polri memastikan terus berkoordinasi untuk menjaga situasi kondusif jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. TNI-Polri juga terus berkomunikasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) guna mengamankan Pilkada di 545 daerah pada 27 November.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, pihaknya rutin memperbarui informasi mengenai situasi keamanan menjelang Pilkada 2024. “Setiap wilayah punya klasifikasi sendiri-sendiri, berbeda di Pulau Jawa, Aceh, dan Papua. Jadi, standar pengamanannya berbeda," katanya, Senin (28/10/2024).
"Tentunya kami juga koordinasi dengan kepolisian. Dan Forkopimda yang ada di wilayah,” ujar Agus.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadwalkan pemungutan suara untuk Pilkada 2024 berlangsung serentak di 545 daerah pada 27 November 2024. Daerah-daerah itu mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam Indeks Kerawanan Pilkada 2024 menunjukkan sebanyak 21 daerah diyakini rawan. Rinciannya 15 daerah mempunyai tingkat kerawanan tinggi dan enam daerah lainnya dengan tingkat kerawanan sedang.
Sebanyak 15 daerah yang tingkat kerawanannya tinggi meliputi Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara. Selanjutnya, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, jenis kerawanannya mencakup konflik di antara pasangan calon, bentrok antarpendukung fanatik. Termasuk konflik elite politik, konflik di daerah basis sampai dengan konflik bersenjata yang terjadi di Papua.
Sementara itu, enam daerah dengan tingkat kerawanan sedang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali. Berikutnya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.
Di daerah-daerah yang tingkat kerawanannya sedang, ancaman konflik mencakup konflik yang dipicu rivalitas antarpasangan calon. Terutama yang petahana (incumbent) dan nonpetahana, kemudian politisasi SARA.
Indeks Kerawanan Pilkada 2024 itu pernah dipaparkan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Tepatnya, saat rapat bersama Komisi I DPR RI pada 21 Maret 2024.(*)