KPK Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran Berantas Korupsi Secara Sistemik
Pimpinan KPK, Nurul Ghufron mendukung pemberantasan korupsi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden -Gibran secara sistemik. Menurutnya, korupsi pada saat ini sudah terjadi secara sistematis dan terstruktur.
"Tentu mendukung dan berharap agar visi misi yang didalamnnya memberantas korupsi secara sistemik. Ini membawa harapan baru, karena korupsi memang sudah menjadi masalah sistemik, masif bahkan terstruktur dari pusat sampai kebawah," kata Ghufron, Minggu (20/10/2024).
Foto : Paslon Prabowo dan Gibran saat Pillpres
Menurutnya, saat ini pemberantasan korupsi tidak bisa hanya ditangani dengan pendekatan hukum saja. Pemberantasan korupsi dapat dilakukan mulai dari tata kelola pemerintahan dan pengelolaan uang negara.
"Tidak bisa kemudian hanya dilakukan dengan pendekatan hukum. Artinya melalui proses pencegahan dari tata kelola pemerintahan dan pengelolaan uang negara yang dilandasi semangat anti korupsi," katanya, menjelaskan.
Ia memastikan, KPK mendukung komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam pemberantasan korupsi. Hal ini tercantum dalam visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Diketahui, dalam visi dan misinya, Prabowo dan Gibran menekankan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Sekaligus, penanganan korupsi dan narkoba sebagai prioritas utama.
Pemberantasan korupsi disebut sebagai salah satu dari 17 program prioritas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. KPK menyambut baik rencana penguatan sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang lebih independen dan transparan.
KPK menyatakan dukungannya terhadap prioritas pemerintah dalam memberantas korupsi di sektor-sektor penting. Seperti, pertanian, perdesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, serta pengelolaan sumber daya alam dan tenaga kerja.
KPK terus bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan sumber daya publik dikelola secara transparan. Seperti, pengendalian korupsi dalam Sistem Logistik Nasional, berfokus pada integrasi sektor perhubungan, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan pedesaan.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kemudahan berusaha, tetapi juga efisiensi biaya produksi dan pengelolaan sumber daya publik. KPK berkomitmen untuk bekerja bersama pemerintah melalui pendekatan yang seimbang antara penindakan dan pemulihan kerugian keuangan negara.(*)
