Balai Latihan Kerja Dinilai Tak Sesuai Standar Kebutuhan
Serikat pekerja mengkritik keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki pemerintah sudah ketinggalan zaman. Menurut mereka BLK tidak sesuai dengan kebutuhan tren lapangan kerja baru, seperti yang terkait dengan tehnologi dan digitalisasi.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat mengatakan, para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja sebenarnya berharap BLK bisa membantu meningkatkan skill mereka (upskilling). Sehingga mereka bisa terserap kembali atau mendapatkan pekerjaan kembali pada sektor industri kekinian.
Balai Latihan Kerja Dinilai Tak Sesuai Standar Kebutuhan
"Upskilling dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengikuti pelatihan, kursus, dan sertifikasi yang dilakukan BLK pemerintah. Sayagnya BLK yang ada masih fokus pada ngelas, menjahit, dan program pelatihan yang tidak sesuai perkembangan lapangan pekerjaan baru," katanya , (Kamis, 1/8/2024).
Mirah mengatakan, harusnya gelombang PHK yang masih terus berlanjut menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah harus ikut memikirkan bagaimana agar mereka bisa terserap kembali di dunia kerja.
"Selama ini kan mereka didorong untuk berwirausaha dari uang pesangon mereka. Para pekerja sudah banyak yang mencoba membuka usaha mikro, tapi banyak juga yang berguguran," katanya.
"Gimana tidak berguguran, karena tidak ada yang beli. Banyak orang ter PHK otomatis daya beli masyarakat juga merosot."
Upskilling adalah istilah yang merujuk pada proses meningkatkan skill dan pengetahuan seseorang dalam suatu bidang tertentu. Serta dalam berbagai bidang yang relevan dengan pekerjaan atau karir kedepannya.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada periode Januari-Juni 2024 terdapat 32.064 tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana angka tersebut naik 21,4 persen dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang.
