ASN, TNI-Polri Maju Pilkada, Bawaslu Saran Hal Ini
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta, ASN, TNI, dan Polri yang maju Pilkada Serentak 2024 harus mundur dari jabatannya. Jika tidak mundur, majunya ASN dan TNI-Polri bakal menjadi polemik yang krusial.
ASN, TNI-Polri Maju Pilkada, Bawaslu Saran Hal Ini
Bagja mengendus, banyak wacana anggota ASN, TNI, dan Polri didorong maju bertarung di Pilkada 2024. "Ini kami ingatkan agar tidak terjadi permasalahan pada saat pencalonan," kata Bagja dalam keterangan persnya, Jumat (2/8/2024).
Kemudian, Bagja menyoroti, para ASN dan TNI-Polri aktif yang saat ini ditunjuk sebagai Pj kepala daerah. Persoalan ini menjadi salah satu isu krusial pelaksanaan pilkada di 208 kabupaten/kota dan 37 provinsi.
"Majunya elite birokrasi daerah yang memiliki jabatan strategis bisa memicu terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Contohnya seperti mobilisasi ASN menjadi sarana yang efektif untuk mendulang suara," ucapnya.
Tidak hanya itu, Bagja mengkhawatirkan, terjadinya politisasi program kerja di daerah. Hal itu, berpotensi dilakukan oleh petahana maupun elit birokrat daerah.
"Masih ditemukan potensi politisasi program kerja. Termasuk didalamnya politisasi bantuan sosial atau bansos," ujarnya. (*)
