Demokrat Sebut Koalisi Pilpres dan Pilkada akan Berbeda
Koalisi yang terjadi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 bisa saja berbeda dengan koalisi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Menurut ketua DPP partai Demokrat, Herman Khaeron, koalisi di Pilkada 2024 terbentuk berdasarkan koalisi masing-masing calon di daerah yang berbeda.
Foto ilustrasi: AHY Pidato Politik
"Koalisi Pilpres dan Pilkada 2024 nantinya akan berbeda. Tergantung calon kandidat dalam mencari koalisi di daerah masing-masing," kata Herman saat berdialog di Pro3 RRI, Rabu (29/5/2024) malam.
Ia menyebut Demokrat akan membuka kesempatan kepada partai lain yang ingin berkoalisi di Pilkada 2024 di luar koalisi saat Pilpres. Demokrat juga siap menyalurkan calon-calon yang ingin mendaftarkan diri jika sesuai kriteria dan memenuhi syarat.
"Partai membuka secara luas bagi calon-calon yang ingin mendaftarkan diri di Pilkada 2024, baik internal kader maupun eksternal partai Domokrat. Untuk Bupati dan Walikota, nanti kami delegasikan di DPC masing-masing," ucapnya menambahkan.
"Kami sakan salurkan semua (calon) jika memenuhi syarat untuk bisa mendafarkan diri. Siapa saja akan kali terima dan siapa saja yang siap untuk berkoalisi akan kami tampung," ujarnya.
Lebih lanjut, Herman menyebut bahwa koalisi permanen antara Pilpres dan Pilaka akan sulit terbentuk. Hal ini dikarenakan sistem politik di Indonesia yang masih multi partai (banyak partai) tidak memungkinkan koalisi permanen terjadi.
"Di Indonesia sendiri tidak mengenal koalisi permanen. Sistem multi partai di Indonesia membuat demokrasi tidak mengenal koalisi permanen," kata dia.
Menurut Herman, di dalam koalisi partai-partai yang sudah terbentuk di Pilpres 2024 kemarin juga akan saling memberebutkan kursi di Pilkada 2024. Banyaknya partai politik yang ada di Indonesia membuat persaingan dan konsentrasi suara semakin terpecah.
"Berbeda dengan Amerika yang hanya berhimpun kepada dua partai saja. Di Indonesia, sesama koalisi yang sudah terbentuk juga sama-sama berjuang mencari kursi," ujarnya.
"Sistem politik di Indonesia belum sampai kepada penyederhanaan partai sehingga persaingan jadi lebih luas dan suara akan lebih terpecah. Hal ini membuat sistem multi partai membuat koalisi permanen sulit terjadi," kata Herman mengakhiri.(*)
