Polres Karawang Sebutkan Kolaborasi Pemerintah dan Ulama Penting Jelang Pemilu 2024
Kolaborasi antara umara (pemerintah) dengan ulama sangatlah penting, terutama menjelang Pemilu. Kepentingannya adalah bekerja sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.
Kasat Binmas Polres Karawang AKP iis Puspita mengatakan, silaturahmi antara pemerintah, salah satunya Polri dengan ulama perlu terus dilakukan. Sebab, kedua unsur harus memiliki hubungan kuat.
"Agar dapat menjadi benteng pertahanan untuk menangkal segala ancaman terhadap keutuhan bangsa. Silaturahmi merupakan media komunikasi, pendekatan antara umat, ulama dan umara maupun kepada santriwan dan santriwati," katanya, Selasa (21/11/2023).
Ia menekankan, hubungan baik antara semua unsur di negeri ini pun penting untuk meminimalisir dan mencegah isu-isu negatif. "Terutama berkaitan SARA, hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, dan radikalisme jelang Pemilu 2024," ujarnya.
Iis Puspita tegaskan itu saat perwakilan Polri bersilaturahmi ke Ponpes selain untuk menjalin tali silaturahmi, kegiatan ini juga bertujuan lebih memperat hubungan antara umara dan ulama.
Ia menjelaskan, Indonesia khususnya Karawang mempunyai sejarah cemerlang dan buruk menjelang Pemilu.
Untuk itu, Iis tidak ingin pengalaman buruk tersebut terulang di Pemilu 2024. Terlebih, jelang Pemilu 2024, situasi politik semakin memanas.
"Nah untuk mencegah itu (perpecahan), kita harus mendatangi semua komponen. Kita tidak ingin isu-isu negatif tersebut mengancam persatuan dan kesatuan umat," ucapnya.
Iis menekankan, pihaknya terus berupaya untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada seluruh santri atau umat secara umum. Tujuannya untuk mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di dalam lingkungan Ponpes.
"Dalam teori sudah kami sampaikan bahwa dalam praktiknya santri tidak boleh saling menghina antara satu sama lain. Kedua, mereka diajarkan kebersamaan dengan cara piket bersama, bahkan makan pun sering satu nampan bertiga atau berempat serta seterusnya," katanya.
Ia juga menyatakan, isu negatif semakin berkembang dalam situasi mendekati Pemilu. Isu-isu negatif tersebut dapat berakibat fatal pada kesatuan dan persatuan bangsa.
"Tantangan kita adalah memerangi faham intoleran dan radikalisme. Kita juga jangan membuat berita bohong apalagi menyebarkan," Pungkasnya.
Sementara di lain tempat Kapolsek Tempuran AKP Rigel Suhakso menyebutkan pula bahwa pihaknya di lapangan terus menggenjot sosialisai ke masyarakat jelang Pemilu.
Coling system terus digencarkan, terlebih waktu pemilu makin mepet, jelas Rigel saat ditemui pada pekan di bulan November.
Tiada ruang dan kisi yang tersisa semua kita masuki agar jelang , pelaksanaan dan pasca Pemilu kondisi Karawang tetap kondusif, tegasnya.
Rigel senada dengan Kasat Binmas Polres Karawang, "Kolaborasi antara umara (pemerintah/Polisi,red) dengan ulama sangatlah penting, terutama menjelang Pemilu. Kepentingannya adalah bekerja sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat dan netralitas kepolisan menjadi sebuah harga mati " .
Sebelumnya, Polri juga telah menegaskan netralitas dalam Pemilu 2024 merupakan komitmen harga mati bagi jajaran kepolisian di Indonesia. Hal ini disampaikan Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho.
“Jadi netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu harga mati. Hal itu dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam menjaga NKRI,” kata Sandi, Senin (20/11/2023).
Sandi mengatakan seluruh pihak untuk bersama-sama mengawasi seluruh anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran komitmen tersebut.Selain itu, ia meminta untuk menegur oknum yang melanggar dari peraturan dalam mewujudkan situasi pesta demokrasi yang aman.
“Tolong lihat, tegur, dan awasi kalau anggota Polri sudah melenceng dari aturan supaya bisa memperbaiki dan membenahi diri. Untuk membangun pemilu berjalan dengan baik, lancar, dan damai,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh redaksi media untuk bersinergi dalam memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Terutama sebaran informasi di media sosial yang bersifat bohong (Hoaks).
“Kita harus bisa memberikan edukasi literasi sosialisasi kepada masyarakat agar ke depan menjadi masyarakat yang patuh akan hukum. Menjunjung tinggi etika, tata krama, dan kesantunan serta kejujuran," ucapnya. "Dalam media sosial agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial. Supaya tidak menjadi bumerang bagi pengguna media sosial tersebut," kata Sandi, menutup.(*)