Bandung: DPRD Kota Bandung mengusulkan tiga nama calon Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung pada September 2023 mendatang. Tiga nama yang telah diputuskan tersebut resmi diajukan ke Kementrian Dalam Negeri.
 |
| Foto : Ema Sumarna dan Dedi Supandi yang diusulkan jadi Pj Wali Kota Bandung. |
Ketiga nama itu yakni Dedi Sopandi yang kini sebagai menjabat Asda Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Pemprov Jawa Barat, Ema Sumarna kini sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung, dan Tim Kerja Percepatan Pembangunan, Muradi, yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad).
"Sebenarnya, sebelumnya ada 4 nama yang diusulkan. Selain tiga nama tersebut Profesor Karim Suryadi termasuk yang diusulkan. Tapi sesuai Permendagri 24 tahun 2023 kita hanya dapat mengusulkan tiga nama, hasil kesepakatan kemarin akhirnya dimunculkan lah tiga nama yang kita susun berdasarkan alfabeth tidak berdasarkan no urut, yakni Pak Dedi, Pak Ema, dan Pak Muradi," ujar Wakil Ketua DPRD I Kurnia Solihat, di Bandung Selasa 8 Agustus 2023.
Kurnia menuturkan, jika usulan tiga nama tersebut nantinya kewenangan dari Kemendagri untuk menentukan salah satu menjadi Pj Wali Kota Bandung. Tidak menutup kemungkinan jika Kemendagri memiliki pilihan lain dari tiga nama tersebut untuk memimpin Kota Bandung selama kurang lebih 14 bulan.
"Bahasanya untuk DPRD Kota dan Provinsi dapat mengusulkan, judulnya dapat mengusulkan, beda kalau Kemendagri mengusulkan dan akhirnya Mendagri yang memutuskan. Jadi kalau kami mengusulkan itu berdasarkan aturan saja," bebernya.
Ia menyebutkan, jika sesuai aturan sosok yang boleh diusulkan hanya ASN dengan golongan Eselon IIA, dan di Kota Bandung hanya satu-satunya yakni Sekda Ema Sumarna.
"Intinya kita mengusulkan orang-orang yang faham Kota Bandung masalah nanti disetujui, dipilih oleh mendagri atau tidak ya itu kita hanya mengusulkan, tapi harapan kita diantara itu, yang menjadi pilihan mereka, yang mengerti masalah pembangunan Kota Bandung kedepan karena mereka faham akan Kota Bandung, itu aja harapan kami," harapnya.
Kurnia pun membantah untuk pemunculan nama-nama itu bukan atas keinginan pribadi ataupun golongan. Pasalnya pengusulan dari semua fraksi, dewan, sehingga sudah berbau politis dan tidak bisa pribadi.
"Kita tahu pak Dedi cukup lama menjadi camat faham kota Bandung. Pak Ema beliau sekarang Sekda faham bagaimana kondisi Kota Bandung, dan Prof Muradi sebagai Timja faham juga," jelasnya.
Pemunculan ketiga nama itu juga bukan atas desakan ketiga orang tersebut. Pasalnya dewan tidak diperbolehkan memanggil apalagi melakukan seleksi untuk menentukan nama-nama calon Pj Wali Kota Bandung.
"Kita tidak boleh dan tidak pernah bertemu dengan mereka. Kalaupun bertemu Pak Ema tidak boleh membahas tentang itu dan memang kalau ketemu bukan masalah itu," ungkapnya.
Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan penunjukan penjabat (pj) kepala daerah dipastikan transparan. Setiap proses dipastikan digelar secara terbuka.
"Kemudian naik ke kita di Tim Penilaian Akhir (TPA) semuanya terbuka," ujar Presiden Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Cigombong-Cibadak, yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 4 Agustus 2023.
Oleh karenanya, Kepala Negara mempertanyakan proses mana yang dilakukan tidak akuntabel dan tidak transparan.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat 170 kepala daerah akan habis masa jabatannya pada September mendatang. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Jhon Wempi Wetipo tengah menunggu usulan tiga nama dari DPRD.
Wempi menyampaikan pegawai negeri sipil bisa duduk di kursi pj gubernur, dengan catatan minimal berpangkat pejabat tinggi madya. Kemudian, pj bupati dan wali kota minimal PNS berpangkat pejabat tinggi pratama.
Wempi menyebut tidak menutup kemungkinan pejabat dari pemerintah pusat ikut mendaftarkan sebagai pj kepala daerah. Termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
"Itu yang kami tungggu usulan dari DPRD masing-masing gitu. Itu yang kami tunggu," kata Wempi di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juli 2023. (Red).
Presiden menjelaskan usulan nama pj berasal dari masyarakat melalui DPRD. Kemudian diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
0Komentar