Mahfud MD Sebut 491 ASN Kementerian Keuangan Terlibat Transaksi Janggal
Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD mengatakan ada 491 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan yang diduga terlibat transaksi janggal Rp349 triliun.
Foto : Mahfud MD (pakai jas)
“Berapa yang terlibat? Yang terlibat di sini, dari Kementerian Keuangan [ada] 491 orang. Jangan bicara Rafael, misalnya, dia sudah ditangkap sudah selesai. Di laporan ini ada jaringannya,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (30/3/2023).
Mahfud menyampaikan bahwa data agregat terkait dengan transaksi mencurigakan Rp349 triliun dibagi ke dalam tiga kelompok.
Pertama terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan pegawai Kemenkeu dengan jumlah Rp35,54 triliun selama 2009-2023.
Kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain. Pada kategori kelompok ini, terdapat transaksi mencurigakan senilai Rp53,82 triliun.
Ketiga adalah transaksi mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik Tindak Pidana Asal (TPA) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu senilai Rp260,5 triliun.
“Sehingga jumlahnya Rp349 triliun fix. Nanti kita tunjukan suratnya,” kata Mahfud.
Dia menambahkan bahwa dari ketiga kategori itu terdapat 491 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat dalam transaksi janggal tersebut. Perinciannya, sebanyak 461 ASN Kemenkeu terlibat dalam kelompok pertama dan 30 ASN pada kelompok kedua.
Dia pun menekankan bahwa Kemenkeu sepakat untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis (LHA) tersebut. Kemenkeu juga berkomitmen menyelesaikan semua LHA yang diduga TPPU dari PPATK, baik yang menyangkut pegawai Kemenkeu maupun pihak lain.
Dalam uraian kesepakatan itu, jika ditemukan alat bukti terjadinya tindak pidana, LHA akan ditindaklanjuti dengan proses hukum oleh Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU, atau diserahkan kepada penyidik lainnya yang berwenang sesuai perundang-undangan.
Selanjutnya, Komite TPPU akan mengevaluasi LHA yang diduga TPPU dan telah dikirimkan PPATK kepada aparat penegak hukum. Hal ini bertujuan mengoptimalkan penerapan UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (bsn)
