Gubernur Ridwan Kamil Tepis Isu Pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar
Minggu, Oktober 16, 2022
Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil menepis isu yang berkembang saat ini tentang pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar ke Tegalluar di Kabupaten Bandung,
Ridwan di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu, menegaskan yang berpindah bukanlah ibu kota provinsi, melainkan pusat pemerintahan yang akan disatukan dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Tegalluar, Kabupaten Bandung, namun itu baru pada tahap wacana.
 |
| Foto : Ridwan Kamil |
"Bukan pemindahan ibu kota, tapi wacana penyatuan pusat pemerintahan. Jadi jangan pakai sebutan ibu kota karena itu jelas berbeda," kata Ridwan Kamil.
Kang Emil, sapaan akrabnya memastikan, Ibu Kota Jabar tetap Kota Bandung namun pusat pemerintahannya diwacanakan berkumpul di tiga kawasan potensial, yaitu Tegalluar, Walini dan Kertajati.
"Jadi Ibu Kota Jabar tetap Bandung, tapi pusat pemerintahan kantornya berkumpul di tiga kawasan potensial, yaitu Tegalluar karena pusat pertumbuhan, Walini dan Kertajati," katanya.
Adapun Tegalluar disebut paling potensial menjadi lokasi wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar.
Daerah yang menjadi titik akhir pemberhentian Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut dinilai strategis karena jadi simpul beberapa ruas jalan tol dan pusat ekonomi lainnya.
"Potensi Tegalluar bagus karena simpulnya di situ, hendak ke Cisumdawu di situ, ke Jakarta, Tol Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasikmalaya), kereta cepat juga di situ. Jadi kawasan ini sangat strategis. Dari situ ke Stadion GBLA juga tinggal menyeberang, ke Masjid Al Jabbar cuma lima menit," ujar Kang Emil.
Ia mencontohkan, Ibu Kota Malaysia, yaitu Kuala Lumpur, pusat pemerintahannya berkumpul di Putrajaya.
"Seperti Malaysia, ibu kotanya tetap Kuala Lumpur, pusat pemerintahannya berkumpul di Putrajaya," ujar Kang Emil.
Namun demikian, wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar tersebut perlu dikaji lebih dalam dan mendapat persetujuan dari berbagai pihak.
"Ini belum diputuskan, hanya kemarin Pak Presiden menanyakan, saya jawab belum pasti karena harus dimusyawarahkan," kata Kang Emil.
Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi Sundari mengatakan wacana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung ke daerah lain hingga saat ini belum pernah dibahas secara formal di tingkat legislatif.
"Belum dibahas. Ya kan saya harus tegas ya, kalau ngobrol-ngobrol atau itu kan di DPRD ukurannya apa. Apakah itu sudah masuk dalam rencana perda. Apakah itu juga masuk dalam bahasan, sampai saat ini kan itu belum dibahas," kata Ineu Purwadewi Sundari seusai mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Rangkaian Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa.
 |
| Foto : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi |
Saat ini, kata Ineu, DPRD Provinsi Jawa Barat sedang membahas APBD Tahun 2023 dan hal lainnya terkait capaian program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang tinggal tersisa 11 bulan lagi masa jabatannya.
"Yang kita bahas saat ini adalah APBD tahun 2023 pasca pandemi tentunya teman-teman juga tahu. Selain itu program prioritas Gubernur harus dikejar karena tadi kan sudah tinggal 1 tahun lagi, atau 11 bulan kurang lebih," kata dia.
Pembahasan-pembahasan formal tersebut, kata Ineu, membutuhkan komitmen bersama antara Pemprov Jawa Barat dengan DPRD Jawa Barat.
"Itu kan artinya juga harus ada kerja keras kita bersama. Karena ini kan komitmen RPJMD juga komitmen bersama yang waktu itu disetujui dengan program prioritas calon kepala daerah," kata dia.
Lebih lanjut Ineu mengatakan ada pun hal serupa yang dibahas oleh DPRD Jawa Barat ialah tentang pemekaran daerah otonom baru (DOB), terlebih hingga saat ini Jawa Barat hanya ada 27 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk di atas 50 juta (di atas Jawa Timur dan Jawa Tengah).
"Provinsi Jawa Barat sudah ada niat (memekarkan wilayah) karena kalau dilihat dari jumlah penduduk, kita kan jauh dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sudah memiliki kabupaten kota lebih dari 27. Jatim sudah 38. Jateng sudah 30 lebih," kata Ineu.
"Itu kan artinya Jawa Barat dengan 50 juta itu kan memungkinkan. saat ini proses itu kita sudah lakukan, sudah sampaikan kepada pemerintah pusat tentunya ini tinggal menunggu. Bagaimana tindak lanjut dari pemerintah pusat khususnya tentang moratorium yang dicabut," kata dia.
Pada tahun 2019, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil pernah mewacanakan pemindahan pusat pemerintahan Jabar dari Kota Bandung ke daerah lain.
Ketiga daerah yang diwacanakan adalah Tegalluar di Kabupaten Bandung, Walini di Kabupaten Bandung Barat dan Kawasan Segitiga Rebana.(Ant).
