KUA-PPAS Jabar TA 2017 Ditandatangani
Rabu, November 30, 2016
BANDUNG-PEKA-.Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 telah ditandatangani bersama, di ruang Badan Musyawarah (Bamus), Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (29/11/2016) malam.
 |
| Add caption |
“Pada malam hari ini, baru saja kita menandatangani KUA-PPAS TA 2017, dan Insya Allah kita bersama-sama membahasnya karena waktu sudah mepet. Biasanya tanggal sekian sudah ketok palu, tapi tentu ada pemakluman karena ada beberapa hal yang menjadi urusan baru Pemerintah Provinsi,” ungkap Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) di Gedung DPRD Jabar.
Adapun Gubernur Aher mengakui pengajuan KUA-PPAS sedikit terlambat. Pengajuan KUA-PPAS yang sedikit terlambat ini diantaranya terjadi karena masalah penyesuaian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK), dan sejumlah urusan alih kelola oleh Provinsi. Meski begitu, pembahasan KUA-PPAS diharapkan bisa selesai sesegera mungkin.
“Meskipun pembahasannya terlambat, tetapi dalam pelaksanaannya Insya Allah tidak akan terlambat sama sekali. Keterlambatan, pertama karena kita membahas terlebih dahulu SOTK, karena menjadi sebuah persyaratan disahkannya APBD, tadinya kita mau nahan-nahan SOTK itu bisa tahun depannya lagi, tapi ternyata sanksinya berat kalau SOTK tidak diselesaikan,” tutur Aher.
“Pada saat yang bersamaan kita juga dilimpahi, atau diberi kewenangan baru yaitu kewenangan mengelola beberapa urusan pendidikan tingkat menengah, kehutanan, perikanan, kelautan, juga urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagian urusan perhubungan. Sehingga ada Dinas di kabupaten/ kota yang hilang, urusannya masuk ke Provinsi,” jelasnya.#uus.
