Seorang Kabid Disdikopra Karawang di Tuding Meminta Proyek Pengadaan Mebeuler DAK Pusat
Minggu, Juli 31, 2016
KARAWANG,PEKA.-Tudingan Wakil Bupati Karawang, Jimmy Ahmad Zamakshari tentang adanya mafia di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) setempat, diakui oleh seorang kepala sekolah. Pasalnya, salah seorang Kepala Bidang Disdikpora Karawang disebut-sebut kerap meminta jatah proyek kepada sekolah yang mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.(Minggu, 31 Juli 2016).
"Ucapan Pak Jimmy itu benar adanya. Sebab ada oknum Kepala Bidang yang selalu meminta jatah proyek," ujar salah seorang kepala SMK, yang minta identitasnya dirahasiahkan.
Menurutnya, oknum Kabid tersebut secara terang-terangan meminta proyek pengadaan mebeuler kepada semua sekolah yang mendapat bantuan biaya pembangunan ruang kelas baru (RKB) dari pusat. Namun, dalam pelaksanaannya, mebeuler yang dikirim ke sekolah itu, tidak sesuai standar. Bahkan, ada sekolah yang tidak dikirim mebeulernya, padahal uang pembelian sudah diserahkan kepada oknum tersebut. "Kami tidak bisa berbuat banyak karena dia itu atasan kami. Mungkin dengan diberitakan, kasus ini bisa diusut oleh pihak berwajib atau oleh bupati dan wakil bupati," ujarnya.
 |
| Ilsutrasi Uang di Tangan |
Dikatakan juga, selain meminta jatah proyek, oknum tersebut kerap menyebut dirinya bakal menjadi Kepala Disdikpora. Akibatnya, para kepala sekolah yang dimintai proyek semakin merasa takut ditekan oleh oknum tersebut.
Ketika hal itu dikonfirmasikan, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdikpora Karawang, Nandang Mulyana, membatah kalau pihaknya kerap meminta jatah proyek."Tahun ini tidak ada proyek DAK. Lagi pula belum ada pengiriman mebeuler," ujarnya.
Dia berkelit, jika ingin mendapat uang banyak tak perlu meminta proyek. Sebab, dari pelaksanaan PPDB (penerimaam peserta didik baru) saja,banyak yang mengiriminya uang asal dia mau memasukan calon siswa ke sekolah tertentu. "Semuanya saya tolak. Saya ingin makan dari hasil usaha yang halal," ujarnya.
Sebelumnya Wakil Bupati Karawang Jimmy Ahmad Zamakshari mengaku kecewa terhadap kinerja jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) setempat. Bahkan Jimmy berjanji akan merombak total jajaran Disdikpora pascalebaran mendatang. "Setelah lebaran akan saya obrak-abrik Disdikpora. Dinas tersebut teralalu banyak mafia," ujar Jimmy, sesaat sebelum meninggalkan ruang kerjanya.
Menurut Jimmy, salah satu kegiatan mafia yang dilakukan jajaran Disdikpora adalah banyaknya sekolah rusak tetapi tidak bisa diperbaiki oleh Pemerinatah Kabupatan Karawang. Pasalnya, pejabat di lingkungan Disdikpora terkadang menutupi bangunan yang rusak tersebut. Jimmy menyebutkan, dirinya banyak menerima laporan jika kepala sekolah harus menyetor sejumlah uang kepada atasannya jika bangunan sekolahnya ingin direhabilitasi atau dapat bantuan dana perbaikan dari Pemkab. Jika tidak, maka bangunan sekolah tersebut akan dibiarkan terlantar kendati kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
"Hal seperti itu apa bukan mafia namanya," ujar Jimmy dengan nada tinggi.
Contoh lain, sambung Jimmy, di Karawang banyak kepala sekolah yang merangkap jabatan sebagai kepala sekolah pada dua hingga tiga sekolah sekaligus. Padahal, sumber daya manusia (SDM) para guru di Karawang banyak yang layak dijadikan kepala sekolah.
"Kalau bukan karena laporan yang buruk dari Kepala Disdikpora, hal seperti ini tidak akan terjadi. Banyak kok guru yang mau diangkat jadi kepala sekolah," ujarnya.
Berbelitnya prosedur untuk menjadi kepala sekolah, membuat banyak kepala sekolah yang merangkap mengelola lebih dari satu sekolah. "Jangan-jangan untuk jadi kepala sekolahpun harus setor ke pejabat Disdikpora," kata Jimmy.
Sebelumnya Kepala Disdikpora Karawang Dadan Sugardan membantah keras jika pada lembaga yang dipimpinnya itu banyak terjadi kegiatan mafia. Menurut Dadan, pengangkatan kepala sekolah sepenuhnya menjadi wewenang bupati. Pernyataan Dadan tersebut sontak membuat Jimmy geram. Menurutnya, SK pengangkatan kepala sekolah memang ditandatangani oleh bupati. Namun, proses pengangkatan dan hal-hal tekhnis lainnya diatur oleh Disdikpora.
"Jangan menyalahkan bupati lah. Bupati tidak mengetahui sepenuhnya hal yang menyangkut teknis pengangkatan kepala sekolah," ujarnya#Pr.
