Dewan Terima Curhat Warga di Bantaran Kali Cibeet Karawang
Senin, Agustus 31, 2015
KARAWANG-PEKA-.Sidak Wakil Ketua 1 DPRD Karawang, Hj.Sri Rahayu Agustina ke pemukiman warga wanakerta Telukjambe Barat disambut gembira, warga yang sudah berkumpul disekitar bantaran kali Cibeet menumpahkan segala keluh kesahnya dan berharap wakil rakyat ini bisa memperjuangkan aspirsinya,Abah Cahyan,salah seorang tokoh masyarakat setempat mengatakan penderitaan masyarakat atas sulitnya air bersih berdampak pada sektor kehidupan lain,seperti melemahnya perekonomian warga,kesehatan masyarakat menurun,bahkan tiga orang warganya yang mengindap penyakit saluran pernapasan sudah dilarikan ke klinik terdekat akibat bau kali Cibeet,demikian keluhan Cahyan kepada Sri Rahayu.(31/08/2015).
![](http://1.bp.blogspot.com/-iVxeyfhE1TY/VeRuk_cur9I/AAAAAAABFGg/kn6vTedsvzM/s320-rw/sri%2Bdan%2Bdeden.jpg)
Menyikapi keluhan tadi,Sri merasa turut prihatin atas penderitaan warga wanakerta, ia berjanji akan melakukan langkah-langkah komprehensip sesuai dengan kewenangannya selaku wakil rakyat, "Ibu dan bapak mohon untuk bersabar sambil berdoa mudah mudahan di balik semua ini ada solusi yang terbaik buat warga disini, saya selaku wakil rakyat berkewajiban untuk memperjuangkannya,yang penting tuntutan warga di sini tetap dilakukan tanpa anarkis, saya pun tahu hari Jumat,warga disini melakukan unjuk rasa ke Pemda, dan bagi saya langkah itu tidak salah,hanya saya titip pesan apapun yang kita lakukan harus sesuai koridor hukum " ujar Sri.
Saat ditanya apa yang akan diakukan dirinya dalam menyikapi persoalan ini, Sri mengatakan masalah ini butuh penanganan secara cepat, dan mungkin dalam waktu dekat bersama komisi C akan mengundang eksekutif terutama BPLH untuk mencarikan solusi terbaik, Sri pun meminta pemerintah daerah melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan yang mencemari lingkungan,padahal menurut Sri, dalam UU 32 Tahun 2009 dan PP 27 Tahun 2012 secara jelas ada norma yang memberikan kewenangan kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku terutama terkait hukum lingkungan, jadi ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, pungkas Sri.#den.