PELITAKARAWANG.COM -..Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengusulkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jendral (TNI) Moeldoko sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang akan pensiun pada Agustus mendatang.
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengemukakan, usulan nama Jendral (TNI) Moeldoko sebagai Panglima TNI itu tertuang dalam Surat Presiden yang ditujukan kepada Pimpinan DPR pada 23 Juli lalu.
 |
| Jendral Moeldoko |
Menurut Priyo, Presiden hanya mengusulkan nama Moeldoko sebagai Panglima TNI. Tidak ada nama lainnya. Ia menyebutkan, surat tersebut akan dikirimkan Pimpinan DPR ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR seusai reses pertengahan Agustus ini.
Sosok Ideal
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Pramona Anung Wibowo kepada wartawan mengemukakan, calon panglima TNI Jenderal (TNI) Moeldoko yang telah diserahkan Presiden SBY ke DPR saat ini, merupakan sosok prajurit yang ideal dan memiliki catatan perjalanan karier di militer yang cemerlang. Karena itu, Pramono menilai Moeldoko pantas untuk menjadi Panglima TNI yang baru menggantikan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.
"Jenderal (TNI) Moeldoko adalah sosok prajurit yang lahir di era reformasi. Dia salah satu tokoh penting di TNI AD, yang berkomitmen agar TNI kembali ke barak dalam fungsi dan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara, dan tidak lagi masuk ranah politik. Sehingga, ia memang layak untuk melanjutkan kepemimpinan di organisasi,” kata Pramono di DPR-RI, Jakarta, Selasa (30/7).
Menurut Pramono, sepanjang kariernya Moeldoko tidak memiliki catatan buruk. Karena itu, ia yakin hal ini akan meminimalkan kemungkinan terjadinya perdebatan di Komisi I, saat dilakukan uji kelayakan dan kepatutan pada yang bersangkutan.
Pramono berharap, saat uji kelayakan dan kepatutan terhadap Jenderal (TNI) Moeldoko di Komisi I tidak sampai menggunakan mekanisme voting.
"Saya berharap, dalam proses seleksi di Komisi I nantinya, kalau bisa tidak perlu sampai voting segala. Karena ini menyangkut hal yang penting, menentukan Panglima TNI yang baru dalam mengawal keamanan negara," pungkasnya.
Pramono berharap, saat uji kelayakan dan kepatutan terhadap Jenderal (TNI) Moeldoko di Komisi I tidak sampai menggunakan mekanisme voting.
"Saya berharap, dalam proses seleksi di Komisi I nantinya, kalau bisa tidak perlu sampai voting segala. Karena ini menyangkut hal yang penting, menentukan Panglima TNI yang baru dalam mengawal keamanan negara," pungkasnya.
Jendral TNI Moeldoko, lahir di Kediri, Jatim, 8 Juli 1957. Sejumlah jabatan pernah diemban jendral bintang empat ini, mulai dari Sespri Wakasad, Danrem 141 Tanjung Pura, Kasdam Jaya, Panglima Divisi I Kostrad, Pangdam Tanjung Pura, Pangdam Siliwangi, Wagub Lemhanas, Wakasad, hingga KSAD.(ES).
www.pelitakarawang.com
0Komentar