KARAWANG- PELITAKARAWANG.COM-. Puluhan orang yang tergabung dalam sekertariat bersama sayap partai PDIP Karawang melakukan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal Mei mendatang. Massa aksi itu menilai kebijakan tersebut hanya akan menyengsarakan masyarakat. Pasalnya, akibat kenaikan itu harga-harga akan naik.,Senin (29/4).
Dalam aksi tersebut massa terdiri dari BMI, Taruna Merah Putih, Pemuda Demokrat Indonesia, Baitul Muslimin Indonesia, dan Relawan Perjuangan Demokrasi. Sebelum tiba di depan kantor Pemkab, mereka sempat melakukan long march menyusuri sejumlah jalan protokol di wilayah Karawang Kota.
Di sepanjang jalan yang dilintasi, para pengunjuk rasa terus menerus menyerukan penolakan terhadap rencana kenaikan BBM. Mereka mengajak masyarakat untuk ikut ke dalam barisannya menentang kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden, Boediono.
"Kami dari sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Cabang Karawang menolak kenaikan harga BBM. Kami akan terus menerus menyuarakan penolakan ini dengan cara turun ke jalan," ujar Sekretaris Jendral Banteng Muda Indonesia (Sekjen BMI), Tomi Rimansyah pada PELITAKARAWANG.COM-. disela-sela aksi.
Para pengunjuk rasa bahkan menyerukan pula agar SBY dan Boediono diadili karena telah mengeluarkan kebijakan yang tidak memihak pada rakyat."Jika BBM naik, rakyat Indonesia bakal semakin menderita. Sebab, kenaikan BBM pasti diikuti dengan naiknya harga-harga sembako," ujar Tomi.
Dikatakan, kenaikan harga BBM meruapakan salah satu indikator jika pemerintahan SBY-Boediono patuh terhadap kepentingan asing. Pasalnya, saat ini sebagian pertambangan minyak di Indonesia dikuasai pemodal asing.
Disebutkan, dari 176 tambang minyak di Nusantara, 141 di antaranya dikuasai swasta asing, seperti ExonMobil, Caltex, Shell, Atlantic Richfield, dan Mobil Oil. Sementara sisanya dikelola oleh Pertamina.
Tomi menyebutkan, ihaknya sangat prihatin atas penguasaan cadangan minyak oleh pihak asing. "Deposit minyak yang begitu besar justru hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Pemerintahan SBY-Boediono malah mengorbankan ratusan juta penduduk Indonesia," tandasnya.
Dijelaskan, dampak dari kenaikan harga BBM akan sangat terasa bagi rakyat. Harga kebutuhan pokok bakal ikut melonjak, dan secara otomatis biaya produksi yang di keluarkan petani akan meningkat pula.
Di tempat yang sama, Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi, Deden Sopian, dalam orasinya mengatakan, liberalisasi ekonomi yang menjadi panutan pemerintah SBY - Boediono telah nyata-nyata menempatkan posisi rakyat Indonesia tenggelam dalam kemiskinan yang panjang. Kebijkan mereka telah gagal dalam membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Padahal, lanjut Dede, kekayaan sumber daya alam Indonesia sangat melimpah ruah. "Oleh sebab itu sudah saatnya aset-aset pertambangan minyak yang dikuasai swasta asing dinasionalisasikan. Kekayaan tersebut harus dikembalikan kepada rakyat Indonesia demi kemakmuran dan kesejahteraan mereka," ujar Dede.
Dikatakan juga, rakyat harus bersama-sama membangun kekuatan dan melawan terhadap kebjikan yang tidak pro rakyat."Mari kita tolak kenaikan harga BBM, jika tidak maka rakyat akan semakin sengssara," tegasnya. (UPS) www.pelitakarawang.com
0Komentar