Buruh Tani Karawang Terncam Mati
Selasa, April 30, 2013
Karawang-PELITAKARAWANG.COM-.Riki Idin selaku Humas paguyuban masyarakat peduli
pertanian (PMPP) menanggapi Alih fungsi sawah teknis dan perumahan PT.Anugrah
Pratama Laskar AL-Jambi yang sampai saat ini belum mengantongi izin tetapi sudah
melakukan Action.(30/04).
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 tahun 2011
dan Undang-Undang (UU) No.41 tahun 2009 Tentang Lahan pertanian Pangan
Berkelanjutan guna mewujudkan kemandirian,ketahanan, dan kedaulatan pangan
Nasional sehingga tidak terjadi krisis pangan akibat alih fungsi lahan
pertanian.
Jika lahan pertanian tidak dilindungi dan di kembangkan
secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian ketahanan
pangan nasional, dan hingga kini lahan pertanian terus menerus bergulir secara
sporadis dialih fungsikan menjadi bisnis property dan industri, maka bisa
dipastikan buruh petani dikabupaten Karawang akan terancam kiamat, karena
ketika lahan pertanian dialih fungsikan menjadi bisnis property maka para buruh
tani ini akan kehilangan pekerjaannya atau mata pencahariannya yang selama ini
menunjang kehidupannya, masalah pertanian masalah hidup dan matinya para buruh
petani.
 |
| Karawang Argo Expo |
Lanjut Riki Humas PMPP, sudah jelas terbukti bahwa kabupaten Karawang ini memiliki predikat sebagai lumbung padi nasional dan pembuktiannya dengan kedatangan orang nomor satu di Republik Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 15-16 april 2013 dalam rangka kunjungan kerja dan meninjau panen raya dikecamatan Cilamaya Ketan Kabupaten Karawang, dalam bincang-bincangnya dengan Bupati karawang H.Ade Swara, SBY mengatakan bahwa presiden sangat apresiasi dengan potensi pertanian yang ada dikabupaten karawang, jawab Bupati H.Ade Swara “ Kami akan mempertahankan Karawang sebagai Lumbung padi Nasional dan dan menjadi penghasil pangan nomor dua ditingkat nasional maka dari itu pahlawan pangan adalah petani” itu kalimat yang pernah terucap dari Bupati karawang”, tetapi mana bukti dari ucapan Bupati itu sampai saat ini pihak pemerintah daerah belum bisa membendung atau mencegah tentang alih fungsi lahansawah teknis menjadi property.
Lebih Lanjut Riki Humas PMPP mengatakan, Bahkan Wakil Mentri
Pertanian Ruswan Heryawan dalam acara Karawang Argo Expo pada tanggal 04 april
2013 , Kabupaten Karawang harus tetap menjaga garda pertanian
terdepan hingga masa mendatang, pemerintah akan berupaya keras untuk
mempertahankan lahan pertanian dikarawang untuk menjaga ketersediaan pangan,
dan pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) No.41 tahun 2009 tentang
Pertahanan lahan pertanian melalui UU ini lahan pertanian yang ada tidak boleh
berubah fungsi kebidang lain, Undang-Undang tersebut telah diterjemahkan dan
dipertegas melalui peraturan Daerah (Perda) tentang tata ruang yang disebut
lahan pertanian abadi.
Terkait pembangunan Perumahan milik PT.Anugrah Pratama
Laskar AL-Jambi di wilayah Dusun Kali Hurip Desa.Duren Kecamatan Klari
Karawang, yang menggunakan lahan sawah dan kuat dugaan bahwa dalam pembangunnya
perusahaan tersebut tidak mengantongi izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
PT.Anugrah Pratama Laskar AL-Jambi sudah melanggar Permendagri No.50 tahun 2009
Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (BKPRD) karena pihak perusahaan sudah
melakukan Action namun perizinannya belum dikantongi, itu salah satu kelemahan
dan tidak tegasnya pengawasan yang ada didaerah terutama pihak kecamatan Klari,
di indikasikan adanya dugaan oknum Kecamatan Klari yang bermain mata dengan
pihak pengusaha, dan ini akan kami selidiki siapa oknum yang selama ini
memberikan sen kepada pihak pengusaha untuk melakukan Action pembangunan
terhadap pihak PT.Anugrah pratama Laskar AL-Jambi.
Begitu mudahnya pemerintah untuk memberikan izin kepada
investor untuk mendirikan bangunan hanya berbekal mendapatkan izin dari
lingkungan yang dilegalkan oleh kepala desa dan kecamatan dan pihak perusahaan
sudah berani melakukan Action, seharusnya pihak perusahaan harus melalui
tahapan yang telah ditentukan pemerintah daerah seperti pembuatan Surat
Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR) yang di proses atau diterbitkan oleh
BAPPEDA izin SPPR tersebut yang menentukan layak dan tidaknya lahan tersebut
untuk digunakan, setelah itu baru dilanjutkan ke BPMPT untuk memohon Izin
lokasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Lalu dilanjutkan ke BPN untuk
menerbitkan izin teknis penataan pertanahan, tetapi proses itu tidak pernah
ditempuh oleh PT.Anugrah Pratama Laskar AL-Jambi.
Saya katakan dengan tegas bahwa kami dari pihak Paguyuban
Masyarakat Peduli Pertanian (PMPP) akan mengirim surat Laporan Informasi (LI) kepada
Mentri Pertanian dan Presiden RI terkait alih fungsi lahan sawah dan
pembangunan PT.Anugrah Pratama Laskar AL-Jambi.,pungkasnya (DS).
www.pelitakarawang.com
