Mendikbud Imbau Tahun Antiputus Sekolah
Minggu, Maret 31, 2013
JAKARTA -PELITAKARAWANG.COM- Dinas pendidikan di seluruh Indonesia diingatkan agar segera membentuk satuan tugas (satgas) antisipasi siswa putus sekolah. “Ayo kita jadikan tahun ini tahun gerakan antiputus sekolah," ajak Menteri Pendidikan dan Kebudayaa
n (Mendikbud) Mohammad Nuh pada Sosialisasi Kurikulum 2013 di hadapan guru-guru se-DKI Jakarta.
![]() |
ilustrasi guru |
Nuh mengingatkan, sebentar lagi tahun ajaran baru. “Tolong segera bentuk satgas antisipasi siswa putus sekolah di setiap kecamatan dan sekolah. Pastikan anak yang lulus SD dan SMP dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya," tuturnya.
Jika program Beasiswa Siswa Miskin (BSM) tidak mencukupi, kata Nuh, pemerintah bersedia membantu mencarikan bantuan kepada pihak lainnya. "Tolong pastikan berapa jumlah siswa kita yang lulus dan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya,” pintanya.
Jika ada kekurangan dari sisi finansial, lanjut Mendikbud, pemerintah bersedia membantu. “Kami akan ajak BUMN memberikan beasiswa agar anak-anak didik kita bisa tetap sekolah. Tahun ini tahun anti-drop out," katanya.
Nuh mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ada sekitar 1,65 persen siswa SD dan SMP yang harus drop out karena kesulitan ekonomi. Di DKI Jakarta ada 4.000 anak yang tidak melanjut pendidikannya.
Karena itu, menurut Nuh, antisipasi siswa putus sekolah perlu segera dilakukan. "Antisipasi siswa drop out akibat kemiskinan ini harus kita kawal karena hanya dengan pendidikan mata rantai kemiskinan dapat terputus," tuturnya.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto menyatakan akan memperkuat satgas dengan memberdayakan kepala sekolah, wali kelas, dan guru bimbingan konseling (BK)."Kami akan mengoptimalkan guru BK, wali kelas, dan kepala sekolah agar persoalan lain di luar ekonomi yang menjadi penyebab anak putus sekolah dapat terdeteksi," tuturnya.
Taufik mengungkapkan, pada prinsipnya DKI Jakarta sudah menerapkan perluasan akses terbuka pendidikan bagi siapa saja. Dengan adanya satgas, perluasan akses tersebut akan semakin diperkuat.
"Sebelum ada instruksi satgas, penanganan anak putus sekolah sudah berjalan. Bahkan, tidak hanya bagi mereka yang kesulitan ekonomi tapi juga karena faktor nonekonomi," jelas Taufik.
Dia menuturkan, jika ada perintah membuat satgas secara kelembagaan maka akan diperintahkan secara langsung suku-suku dinas melalui surat keputusan (SK) atau melalui sosialisasi lewat asosiasi kepala sekolah. “Yang pasti, dengan atau tanpa kelembagaan kami akan tetap mengedepankan penanganan siswa putus sekolah," ujar Taufik @rol.
www.pelitakarawang.com