Pemprov Siap Ambil Alih Subang-Jika Eep Resmi Dicopot dan Plt Bupati Mangkir dari Tugas
Rabu, Februari 29, 2012
”Hasil pantauan sementara, kami menemukan pemasangan spanduk di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghentikan aktivitas pelayanan publik. Namun, spanduk itu dicabut dan pelayanan publik berjalan seperti biasa,”kata Endjang. Sementara itu, massa dari berbagai organisasi di Kabupaten Subang antara lain Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI),Forum Pemuda dan Masyarakat Peduli Subang (FSMPS),
Forum Bela Bangsa (FBB), dan Gerakan Anak Subang Anti Korupsi (GASAK) menuntut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar segera menahan Eep Hidayat.Massa juga meminta Pemprov Jabar menindak tegas PNS Kabupaten Subang yang mangkir. Tidak bekerjanya para PNS merupakan buntut putusan MA terhadap Eep Hidayat.
”Kami menuntut gubernur mengatasi masalah Subang karena pejabat di Subang tidak mau bekerja,bahkan ada spanduk di kantor dinas berisi arahan agar PNS tidak masuk kerja hingga putusan MA dibatalkan,” ujar koordinator demonstran,Edi Mardiana. Kejati Jabar belum menerima salinan putusan Majelis Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menghukum Bupati Subang nonaktif Eep Hidayat,karena itu kejati belum bisa menahan orang nomor satu di Subang tersebut. ”Kalau sudah ada pasti kami tindak sesuai vonis hakim,”ucap Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar Fadil Zumhana. SINDO