PGRI Sorot Mutasi Guru Massal

PELITAKARAWANG.COM-.Dugaan mutasi asal-alasan dan kental muatan politik benar-benar terjadi. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menerima laporan jika pergantian tahun 2011-2012 di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, akan diramaikan dengan mutasi 1.500 guru. Kasus sejenis, juga menimpa ribuan guru hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

Dalam paparannya di forum Refleksi Bidang Pendidikan 2011 di Jakarta kemarin (28/12), Ketua Umum PB PGRI Sulistyo mengatakan, jika benar-benar upaya mutasi 1.500 guru di Kabupaten Boyolali ini didasarkan nuansa politik, bisa mencoreng muka dunia pendidikan. "Selama ini kan hanya menjadi gunjingan saja. Tetapi dari kasus ini bisa terbukti (politisasi guru, Red)," ucap pria yang juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Jawa Tengah itu.

Sulistyo menjelaskan, kasus mutasi guru di dareah cukup memprihatinkan. Sebelumnya, dia juga pernah menerima laporan ada mutasi sekitar 2.000 guru di Kabupaten Boyolali. "Saya istilahkan, di Boyolali akan ada tsunami mutasi guru," katanya.

Hasil analisis sementara PB PGRI, mutasi guru yang dilakukan secara masal itu tidak semata didasari upaya pembinaan aparatur. "Tetapi mutas lebih bersifat hukuman. Bisa karena tidak sejalan dengan politik daerah," kata dia. Tandanya, Sulistyo pernah menemui seorang guru yang jadi korban mutasi. Namun, si guru tidak mau menemui Sulistyo karena takut ketahuan atasannya.

Ke depan, Sulistyo berharap, para guru tidak takut lagi jika menjadi korban mutasi asal-asalan. Dia mengingatkan, mutasi yang benar itu dilakukan untuk upaya pembinaan, bukan hukuman karena tidak sejalan dengan percaturan politik di daerah.

Kasus mutasi ngawur aparatur di dunia pendidikan menurut Sulistyo perlu dicermati dan dievaluasi sehingga tidak terjadi lagi di tahun depan. Selain memindah guru, Sulistyo juga menemukan mutasi dalam bentuk lain.

Di antaranya pencopotan kepala dinas sebagai pejabat eselon II menjadi pengawas yang tidak masuk kategori eselonisasi. Selain itu juga pencopotan kabid-kabid di dinas pendidikan yang setingkat eselon III menjadi guru yang juga tidak masuk kategori eselonisasi. "Pokoknya banyak jenis mutasi guru yang berbau politik," kata dia.

Dia menjelaskan, hampir di seluruh provinsi di Indonesia guru dan tenaga pendidik terus diliputi suasana mencekam. Di antaranya disebabkan oleh gelombang mutasi tadi. Sulistyo mengingatkan kepada seluruh kepala daerah jika guru, terutama yang PNS, memiliki posisi netral dalam percaturan politik daerah maupun pusat.

Dengan posisi netral tadi, Sulistyo mengatakan rata-rata para guru memilih diam setiap kali ada calon kepala daerah yang minta dukungan. "Karena instruksinya PNS itu harus netral, maka mereka memilih diam," tandasnya. Celakanya, sikap diam tadi dianggap sebuah bentuk penolakan. Akhirnya, berujung mutasi masal.

Selain terjadi di Kabupaten Boyolali, Sulistyo mengatakan, kasus mutasi masal yang kental dengan nuansa politik juga terjadi di Provinsi Maluku. Di daerah ini, mutasi berbau politik dialami oleh 200 guru. Kasus serupa juga dilaporan anggota PGRI dari Kota Bima, NTB.

Di daerah yang baru saja geger karena ada bentrokan polisi lawan warga itu, PB PGRI mencatat ada 54 guru yang dimutasi gara-gara tidak sejalan dengan kepala daerah. "Walikota Bima (Muhammad Nur Latif, Red) sudah kami PTUN-kan. Tapi kedahuluan ajal, dia sudah meninggal," jelas Sulistyo.

Dia juga mengatakan, laporan mutasi asal-asalan muncul dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah; Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan Kabupaten Serang, Banten. Penanganan laporan mutasi masal di beberapa tempat ini akan ditindaklanjuti PB PGRI secepatnya.

Sulistyo menyebutkan, maraknya politisasi guru di daerah ini lantas menguatkan rencana sentralisasi guru. Para guru tidak lagi menjadi pegawai di bawah pembinaan kepala daerah, tetapi langsung ke pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Namun, upaya ini juga tidak memutus potensi politisasi guru. "Bisa saja dimanfaatkan dalam pencalolan presiden," katanya. (wan/nw/jpnn).