PGRI Desak Pemerintah Terapkan Resentralisasi Pengelolaan Guru

"Desentralisasi guru telah menimbulkan persoalan yang serius. Banyak guru stres karena dipindah ke luar daerah atau diturunkan jabatannya karena kepentingan politik kepala daerah," ujar Ketua PGRI, Sulistiyo, Kamis (29/12).

Hal tersebut diakibatkan pengelolaan guru di daerah-daerah saat ini bukan menjadi wewenang menteri, akan tetapi wewenang kepala daerah.

Namun Sulistiyo tidak menjamin jika resentralisasi bakal berdampak baik mengingat di masa lalu pengaturan guru di tingkat pusat juga tidak berjalan dengan mulus. "Tolong kaji dengan baik. Jika resentralisasi belum bisa dilakukan mungkin bisa seperti BOS, cukup diatur dari masing-masing (pemerintah) provinsi saja. Tidak sampai (pemerintah) kabupaten/kota," ujarnya.

Sebelumnya, lima kementerian telah menandatangani peraturan bersama untuk melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuan peraturan bersama tersebut adalah memeratakan distribusi guru di seluruh wilayah NKRI.

Sulistiyo berpendapat surat keputusan bersama lima menteri tersebut masih perlu disosialisasikan ke para bupati dan walikota. "Saya menghargai usaha tersebut. Namun banyak bupati dan walikota yang masih mempertanyakan dasar hukum dari surat tersebut karena sesuai UU nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah bupati dan walikota merupakan pembina para guru di daerah mereka," katanya.

PGRI pada Januari 2012 nanti telah mengagendakan pertemuan dengan para bupati dan walikota di seluruh Indonesia. "Saya kira persoalan ini harus dievaluasi. Saat ini baik-buruknya pendidikan di suatu wilayah ironisnya selalu tergantung siapa yang menjadi kepala daerah," tutur Sulistiyo. (REP).