Dua Wamen di Kemendikbud Dinilai Mubazir
Senin, Oktober 31, 2011
JAKARTA PELITAKARAWANG.COM- Anggota Komisi X DPR RI Rohmani khawatir keberadaan dua wakil menteri di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mubazir karena memang tidak ada pekerjaannya.
"Saya melihat tambahan dua wakil menteri ini akan menimbulkan persoalan tersendiri di tubuh birokrasi. Kalau hal ini didesain dari awal ketika KIB II ini terbentuk, mungkin masih bisa berfungsi efektif. Masalahnya waktu efektif pemerintahan ini tiggal dua tahun lagi," kata Rohmani di Jakarta, Jumat (21/10).
Melihat postur birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tambun, Rohmani memprediksi akan ada dirjen yang menganggur atau bisa jadi justru wakil menteri yang akan menganggur. "Itu karena akan terjadi tumpang tindih wewenang, kebijakan, dan rebutan pekerjaan," ujarnya.
Untuk itu politisi PKS dari Jateng ini meminta pemerintah harus jelas memisahkan fokus pekerjaan kedua wakil menteri tersebut. Kedua bidang wakil menteri tersebut, menurut dia, sebenarnya memiliki irisan karena objek dari kebijakan kedua wakil menteri tersebut sama yaitu dunia pendidikan.
"Kalau ini tidak diatur atau dikelola dengan baik maka target pendidikan nasional tidak tercapai," ujarnya.
Terkait figur kedua wakil menteri tersebut, Rohmani mengatakan mereka termasuk figur baru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setidaknya mereka membutuhkan waktu satu tahun untuk peyesuaian lingkungan kerja baru.
"Sebenarnya dalam enam bulan pertama kita sudah lihat kok, wakil menteri ini efektif atau tidak. Mereka
bekerja atau justru menganggur. Bukan karena gak ada pekerjaan tapi kebijakan desain birokrasi yang keliru," katanya.
Anggota DPR ini memandang yang diperlukan Kemendikbud ke depan adalah lembaga penelitian dan pengembangan yang berdaya, produktif dan visioner. Sehingga kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada selalu berbasis pada riset serta kebijakan yang berbasis ideologi negara, Pancasila.
"Saya melihat tambahan dua wakil menteri ini akan menimbulkan persoalan tersendiri di tubuh birokrasi. Kalau hal ini didesain dari awal ketika KIB II ini terbentuk, mungkin masih bisa berfungsi efektif. Masalahnya waktu efektif pemerintahan ini tiggal dua tahun lagi," kata Rohmani di Jakarta, Jumat (21/10).
Melihat postur birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tambun, Rohmani memprediksi akan ada dirjen yang menganggur atau bisa jadi justru wakil menteri yang akan menganggur. "Itu karena akan terjadi tumpang tindih wewenang, kebijakan, dan rebutan pekerjaan," ujarnya.
Untuk itu politisi PKS dari Jateng ini meminta pemerintah harus jelas memisahkan fokus pekerjaan kedua wakil menteri tersebut. Kedua bidang wakil menteri tersebut, menurut dia, sebenarnya memiliki irisan karena objek dari kebijakan kedua wakil menteri tersebut sama yaitu dunia pendidikan.
"Kalau ini tidak diatur atau dikelola dengan baik maka target pendidikan nasional tidak tercapai," ujarnya.
Terkait figur kedua wakil menteri tersebut, Rohmani mengatakan mereka termasuk figur baru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setidaknya mereka membutuhkan waktu satu tahun untuk peyesuaian lingkungan kerja baru.
"Sebenarnya dalam enam bulan pertama kita sudah lihat kok, wakil menteri ini efektif atau tidak. Mereka
bekerja atau justru menganggur. Bukan karena gak ada pekerjaan tapi kebijakan desain birokrasi yang keliru," katanya.
Anggota DPR ini memandang yang diperlukan Kemendikbud ke depan adalah lembaga penelitian dan pengembangan yang berdaya, produktif dan visioner. Sehingga kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada selalu berbasis pada riset serta kebijakan yang berbasis ideologi negara, Pancasila.
