Tolak Pasien Miskin, RS Harus Disanksi
Senin, Mei 30, 2011
JAKARTA-PELITAKARAWANG.COM-.Gerah dengan perilaku rumah sakit di daerah yang sering menolak pasien miskin, Komisi IX DPR RI bereaksi keras. Dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan RI Sri Endang Sedyaningsih, Senin (30/5), para politisi di Komisi IX DPR mendesak agar pemerintah mengambil tindakan terhadap rumah sakit penolak pasien miskin.
"Sanksi terhadap rumah sakit yang menolak merawat pasien kelas III ini sebenarnya sudah ada di dalam UU 36 Tahun 2009 (UU Kesehatan). Namun ini tidak diimplementasikan dengan baik karena PP-nya belum ada juga," kata Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning, Senin (30/5).
Belum adanya PP turunan UU Kesehatan itu dinilai membuat rumah sakit daerah bisa berbuat seenaknya. "Banyak temuan di lapangan, rumah sakit di daerah menolak merawat pasien kelas III. Alasannya macam-macam. Padahal tujuannya, agar pasien ini dirawat di kelas I atau II, dengan demikian rumah sakit dapat uang," ujar politisi PDIP ini.
Atas kejadian inilah, lanjut Ribka, Komisi IX mendesak Kemenkes agar mengambil tindakan tegas terhadap rumah sakit yang membangkang sesuai UU Kesehatan. "Pemerintah harus secepatnya menyelesaikan RPP tentang Badan Pengawas Rumah Sakit. Jangan tunggu makin banyak korban berjatuhan lagi," tegasnya.
Mengenai desakan DPR ini, Menkes menyatakan, pihaknya masih menyusun RPP tentang Badan Pengawas. Tugas Badan Pengawas itu adalah mengawasi kinerja tenaga kesehatan termasuk memberikan rekomendasi sanksi apa bagi rumah sakit yang menolak pasien kelas III.
"Sedang disusun RPP-nya. Kita berharap RPP ini bisa diselesaikan secepatnya agar sudah ada tim pengawas yang mengawasi seluruh rumah sakit di daerah," tandasnya.
