BKN Dituding Ikut Manipulasi Seleksi CPNS,Tanpa Tes, Dokter Langsung Diangkat CPNS
Kamis, Maret 31, 2011
JAKARTA - Pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi dokter yang menjadi tenaga honorer di daerah terpencil. Di dalam pokok materi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tenaga Honorer disebutkan bagi dokter yang bersedia ditugaskan minimal lima tahun di daerah tertinggal maupun terpencil dan perbatasan dapat diangkat langsung menjadi CPNS.
Kebijakan ini, menurut Sekretaris Kementrian PAN & RB Tasdik Kinanto, ditempuh karena tenaga dokter sangat dibutuhkan di daerah terpencil dan perbatasan. "Tenaga dokter di daerah masih sangat terbatas. Karena itu bagi yang mau mengabdi lima tahun bisa jadi CPNS," ujar Tasdik yang dihubungi, Rabu (30/3).
Meski langsung diangkat CPNS tanpa tes, tenaga dokter tersebut harus melalui serangkaian proses. Yaitu pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi dengan ketentuan usia paling tinggi 46 tahun. "Kalau sudah lebih dari dari 46, tidak bisa diangkat CPNS lagi," cetusnya.
Selain itu tenaga dokter yang mengabdi di daerah terpencil maupun perbatasan mendapatkan insentif yang lebih banyak. Selain mendapatkan tunjangan khusus, pemda wajib memberikan insentif bagi dokter.
"Anda tahu sendiri kan, sudah diberikan gaji maupun tunjangan yang besar, tenaga dokter yang mengabdi di pelosok sangat sedikit jumlahnya. Apalagi kalau tidak diberikan tambahan. Itu sebabnya Pemda harus memberikan insentif tambahan untuk menarik minat tenaga dokternya," ulasnya.
Kecurangan Seleksi CPNS yang terjadi setiap kali penerimaan membuat gerah Komisi II DPR RI. Kejadia ini pun berimbas kepada permintaan pemerintah untuk menaikkan anggaran untuk reformasi di bidang aparatur maupun rekrutmen CPNS. DPR mau menambah anggaran asal Pemerintah memberikan jaminan tidak ada lagi manipulasi pada seleks CPNS.
"Sebenarnya permintaan pemerintah untuk menambah anggaran bisa saja Komisi II penuhi. Tapi apa pemerintah bisa menjamin kalau seleksinya tidak dimanipulasi lagi," ketus Abdul Wahab Dalimunthe, anggota Komisi II DPR RI di Gedung Senayan, Selasa (29/3).
Dia mencontohkan manipulasi yang terjadi di Sumatera. Tak hanya pegawai daerah saja yang main, oknum BKN juga diduga ikut bermain. "Saya ini blak-blakan saja ya, oknum BKN pasti ada yang ikut main juga makanya manipulasi sulit dihilangkan. Yang jadi pertanyaan saya sekarang, kalau BKN minta tambahan anggaran untuk reformasi seleksi CPNS, apa ada jaminan manipulasi CPNS bisa dihilangkan," kritiknya.
Soal kerja sama antara pemda dengan perguruan tinggi untuk penyusunan soal tes CPNS juga disorot Dalimunthe. Dia mengaku kurang percaya dengan kerja sama tersebut. "Buat apa pemda ke sana-sini bikin MoU dengan perguruan tinggi. Itu bohong saja, semuanya sudah diatur," katanya.
Sementara Sekretaris Utama (Sesma) BKN Edy Sujitno mengungkapkan, penambahan anggaran untuk reformasi seleksi CPNS terkait program Computer Assisted Test (CAT). BKN masih membutuhkan dana cukup besar dalam pengadaan infrastruktur CAT. "Memang kami ajukan penambahan anggaran untuk program CAT di 2012. Dengan CAT, manipulasi dalam seleksi CPNS bisa diminimalisir," ujarnya.
Dia pun meminta jika ada oknum BKN yang ketahuan main mata dengan panitia seleksi CPNS bisa dilaporkan ke pusat atau Kantor Regional setempat. Jika terbukti bersalah, oknum nakal tersebut bisa diberhentikan dengan tidak hormat. (esy/).
Sumber:jpnn.com
Kebijakan ini, menurut Sekretaris Kementrian PAN & RB Tasdik Kinanto, ditempuh karena tenaga dokter sangat dibutuhkan di daerah terpencil dan perbatasan. "Tenaga dokter di daerah masih sangat terbatas. Karena itu bagi yang mau mengabdi lima tahun bisa jadi CPNS," ujar Tasdik yang dihubungi, Rabu (30/3).
Meski langsung diangkat CPNS tanpa tes, tenaga dokter tersebut harus melalui serangkaian proses. Yaitu pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi dengan ketentuan usia paling tinggi 46 tahun. "Kalau sudah lebih dari dari 46, tidak bisa diangkat CPNS lagi," cetusnya.
Selain itu tenaga dokter yang mengabdi di daerah terpencil maupun perbatasan mendapatkan insentif yang lebih banyak. Selain mendapatkan tunjangan khusus, pemda wajib memberikan insentif bagi dokter.
"Anda tahu sendiri kan, sudah diberikan gaji maupun tunjangan yang besar, tenaga dokter yang mengabdi di pelosok sangat sedikit jumlahnya. Apalagi kalau tidak diberikan tambahan. Itu sebabnya Pemda harus memberikan insentif tambahan untuk menarik minat tenaga dokternya," ulasnya.
Kecurangan Seleksi CPNS yang terjadi setiap kali penerimaan membuat gerah Komisi II DPR RI. Kejadia ini pun berimbas kepada permintaan pemerintah untuk menaikkan anggaran untuk reformasi di bidang aparatur maupun rekrutmen CPNS. DPR mau menambah anggaran asal Pemerintah memberikan jaminan tidak ada lagi manipulasi pada seleks CPNS. "Sebenarnya permintaan pemerintah untuk menambah anggaran bisa saja Komisi II penuhi. Tapi apa pemerintah bisa menjamin kalau seleksinya tidak dimanipulasi lagi," ketus Abdul Wahab Dalimunthe, anggota Komisi II DPR RI di Gedung Senayan, Selasa (29/3).
Dia mencontohkan manipulasi yang terjadi di Sumatera. Tak hanya pegawai daerah saja yang main, oknum BKN juga diduga ikut bermain. "Saya ini blak-blakan saja ya, oknum BKN pasti ada yang ikut main juga makanya manipulasi sulit dihilangkan. Yang jadi pertanyaan saya sekarang, kalau BKN minta tambahan anggaran untuk reformasi seleksi CPNS, apa ada jaminan manipulasi CPNS bisa dihilangkan," kritiknya.
Soal kerja sama antara pemda dengan perguruan tinggi untuk penyusunan soal tes CPNS juga disorot Dalimunthe. Dia mengaku kurang percaya dengan kerja sama tersebut. "Buat apa pemda ke sana-sini bikin MoU dengan perguruan tinggi. Itu bohong saja, semuanya sudah diatur," katanya.
Sementara Sekretaris Utama (Sesma) BKN Edy Sujitno mengungkapkan, penambahan anggaran untuk reformasi seleksi CPNS terkait program Computer Assisted Test (CAT). BKN masih membutuhkan dana cukup besar dalam pengadaan infrastruktur CAT. "Memang kami ajukan penambahan anggaran untuk program CAT di 2012. Dengan CAT, manipulasi dalam seleksi CPNS bisa diminimalisir," ujarnya.
Dia pun meminta jika ada oknum BKN yang ketahuan main mata dengan panitia seleksi CPNS bisa dilaporkan ke pusat atau Kantor Regional setempat. Jika terbukti bersalah, oknum nakal tersebut bisa diberhentikan dengan tidak hormat. (esy/).
Sumber:jpnn.com
KARAWANG – Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Karawang Yet Dimyati diperiksa Kejaksaan Negeri Karawang selama tiga jam, terkait penyelenggaraan...
